Susun Aturan Ojek Online, Kemenhub Undang 97 Aliansi Driver Selasa

Reporter

Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyebutkan sebelumnya tarif dasar Rp 1.500 per kilometer, tapi belakangan diturunkan lagi oleh aplikator. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengundang 97 aliansi pengemudi ojek online di Jakarta untuk membicarakan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan soal ojek online pada Selasa depan.

Baca juga: Budi Karya Akan Terbitkan Aturan Ojek Online Melalui Diskresi

"Jadi kami mengundang 97 aliansi menunjuk perwakilan untuk merespons regulasinya mau seperti apa," kata Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi di Aeon Mall, Cakung, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019.

Budi mengatakan masukan dari para pengemudi ojek online sangat diperlukan. Ia menegaskan pemerintah tidak bakal secara sepihak membuat aturan untuk pengemudi ojek online. "Kami berpihak kepada rekan-rekan semua."

Kementerian Perhubungan sudah menyusun rancangan peraturan tersebut. Sehingga, langkah berikutnya adalah menampung masukan dari pihak-pihak terkait seperti pengemudi ojek online dan pihak aplikator. 

Sejauh ini, Budi merasa peraturan itu sudah cukup lengkap. Namun ia tetap menunggu respons masyarakat. Budi menyebutkan secara umum ada tiga hal yang bakal diatur dalam beleid tersebut, antara lain tarif, aturan suspend, serta persoalan keselamatan dan keamanan pengemudi.

Budi Setyadi menyebut draft aturan ojek online itu bisa kelar dalam satu bulan. Namun untuk menerbitkannya masih perlu mekanisme lagi, misalnya untuk mengundangkannya dengan Menteri Perhubungan dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

"Kalau cepat ya, prediksi saya bulan tiga atau empat (Maret atau April) sudah bisa (diterapkan), tergantung dalam peralihan itu apakah ada penyesuaian lagi atau tidak, akan kita lihat," kata Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Peraturan Menteri Perhubungan soal ojek online rampung dalam sebulan ke depan. "Saya harapkan dalam satu bulan, iya (Februari)," ujar Budi Karya.

Kendati menargetkan agar beleid tersebut segera rampung, Budi memastikan pemerintah akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya asosiasi ojek online maupun aplikator untuk meminta masukan terkait aturan






Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

2 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

2 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

2 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

2 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

3 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

3 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

5 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

6 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Menhub Minta Mobil Listrik Hyundai Punya Kandungan Lokal 50 Persen di 2024

6 hari lalu

Menhub Minta Mobil Listrik Hyundai Punya Kandungan Lokal 50 Persen di 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Hyundai bisa memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan kandungan lokal mencapai 50 persen.


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

7 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.