Lion Air Hapus Bagasi Gratis, Menhub: Akan Dikabulkan Asal...

Ketua pengurus harian PP Kagama yang juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai membuka temu Alumni MM FEB UGM, Sabtu, 30 Juni 2018 di Auditorium MM UGM, Yogyakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Grup Lion Air menghapus kebijakan penggratisan bagasi terdaftar atau cuma-cuma (free baggage allowance) untuk penerbangan domestik ditanggapi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca: Lion Air Hapus Bagasi Gratis, Berikut Detail Aturan Kemenhub

Budi Karya menyebutkan ada batasan-batasan dalam perubahan tarif. Namun dia enggan menjelaskan detail soal nominal batasan tersebut. "Bagi saya, selama tidak melanggar aturan terutama keselamatan, itu akan kami kabulkan," katanya, di kawasan Sarinah, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019.

Pernyataan Budi Karya menanggapi kebijakan Lion Air dan Wing Air terkait bagasi tercatat dan barang bawaan untuk layanan penerbangan domestik. Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menyatakan, per 8 Januari 2018 mendatang, bagasi tercatat yang dibawa penumpang di penerbangan domestik tak lagi gratis.

Danang menyebutkan, tarif berat bagasi yang dibayar sesuai berat bagasi aktual saat penumpang melakukan check in di bandara. Misalnya, jika bagasi yang dibawa melebihi ketentuan maka penumpang akan dikenai tambahan biaya per kilogram sesuai dengan rute masing-masing.

Sedangkan untuk voucher prepaid baggage ini, penumpang bisa membelinya sekaligus saat memesan tiket baik melalui situs resmi Lion Air maupun melalui agen travel. Danang menjelaskan voucer prepaid baggage ini dijual mulai dari berat 5 kilogram hingga 30 kilogram dengan harga yang disesuaikan dengan rute tujuan.

Lebih jauh Budi Karya menjelaskan, pada dasarnya pengajuan besaran tarif bagasi diserahkan pada keputusan tiap perusahaan penerbangan. Meski begitu, untuk pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan. 

Budi Karya menyebutkan saat ini pihaknya tengah mengkaji usulan maskapai penerbangan Lion Air Group tersebut. "Sekarang sedang melapor dan sedang kami bahas, Hari Selasa kita akan rapat. Nanti kita lihat hasilnya," ujarnya.

Ketentuan soal bagasi ini sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Adapun Kementerian Perhubungan telah mengkategorikan Lion Air dan Wings Air sebagai penerbangan no frills service, sehingga diperbolehkan mengenakan biaya untuk bagasi tercatat tanpa kapasitas maksimum.

Baca: Lion Air Hapus Aturan Bagasi Gratis, YLKI Ingatkan Konsumen ..

Namun, Kementerian Perhubungan mewajibkan maskapai untuk menyesuaikan SOP (Standard Operating Procedure) ketika ingin mengubah aturan bagasi. Dalam pasal 63 aturan ini juga disebutkan setiap perubahan SOP wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Permohonan dari maskapai harus disampaikan secara lengkap paling lama 60 hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan SOP.

FAJAR PEBRIANTO

Simak berita lainnya terkait Lion Air hanya di Tempo.co.






Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

2 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

4 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Lion Air Grup Kembali Minta Maaf, Cerita Kaesang Kesal Jadwal Penerbangannya Diubah

6 hari lalu

Lion Air Grup Kembali Minta Maaf, Cerita Kaesang Kesal Jadwal Penerbangannya Diubah

Lion Air meminta maaf atas keluhan dari salah satu penumpang yang tak lain adalah Putra Kedua Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.


ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

6 hari lalu

ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut melakukan pemotongan anggaran Boeing Community Investment Fund. Dalam penggunaannya tak libatkan ahli waris


Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

9 hari lalu

Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan keunggulan dari menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana hitung-hitungannya?


Kendaraan Listrik Kian Banyak, Budi Karya: Pom Bensin Akan Turun Fungsi

9 hari lalu

Kendaraan Listrik Kian Banyak, Budi Karya: Pom Bensin Akan Turun Fungsi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pengguna kendaraan listrik di Indonesia semakin banyak. SPBU bakal turun fungsi?


ACT Tidak Pernah Laporkan Progres Progam Sosial dari Dana Bantuan Boeing

13 hari lalu

ACT Tidak Pernah Laporkan Progres Progam Sosial dari Dana Bantuan Boeing

Jaksa mengatakan, ACT tak pernah melaporkan progres penggunaan dana bantuan sosial Boeing senilai Rp 138 miliar.


Sidang Dakwaan Ahyudin ACT, Pengacara: Jaksa Tak Sertakan Pasal Pencucian Uang

13 hari lalu

Sidang Dakwaan Ahyudin ACT, Pengacara: Jaksa Tak Sertakan Pasal Pencucian Uang

Jaksa membacakan dakwaan terhadap terdakwa eks Presiden ACT Ahyudin. Dalam dakwaannya, jaksa tak menyertakan pasal pencucian uang.


3 Negara Berminat Kembangkan MRT Jakarta, Untuk Koridor Mana Saja?

13 hari lalu

3 Negara Berminat Kembangkan MRT Jakarta, Untuk Koridor Mana Saja?

Sedikitnya tercatat tiga negara anggota G20 resmi menyatakan minat dan berkomitmen mengembangkan MRT Jakarta.


ACT Sebut Ditunjuk Boeing untuk Kelola Dana Santunan Kecelakaan Lion Air JT610

14 hari lalu

ACT Sebut Ditunjuk Boeing untuk Kelola Dana Santunan Kecelakaan Lion Air JT610

ACT menyatakan kepada ahli waris kecelakaan pesawat Lion Air JT610 bahwa telah ditunjuk Boeing untuk mengelola dana santunan