BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama dengan Satu RS di Kulon Progo

Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Sejumlah rumah sakit umum daerah di Jakarta menjerit karena tunggakan itu terakumulasi setiap bulan hingga berdampak besar pada kemampuan rumah sakit menyediakan obat untuk pasiennya. ANTARA

TEMPO.CO, Yogyakarta -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memutus kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di berbagai daerah. Di wilayah DIY, terpantau satu rumah sakit yang diputus kerjasamanya oleh BPJS, yakni Rumah sakit Kharisma Paramedika, Wates Kulon Progo tidak lagi menjadi mitra rujukan BPJS.

BACA: BPJS Kesehatan, Puskesmas di Wonogiri Rujuk Pasien ke RS Ponorogo

"Setelah kami telusuri, pemutusan kerjasama BPJS dengan RS Kharisma Paramedika itu karena ada kesalahan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Ananta Kogam kepada Tempo, Jumat 4 Januari 2018.

Ananta menuturkan, pemutusan kerjasama BPJS itu terjadi ketika ada rumah sakit di daerah lain bernama sama persis dengan Kharisma Paramedika Kulon Progo. Sialnya, rumah sakit bernama sama dengan RS Kharisma itu belum melengkapi persyaratan yang diatur sesuai ketentuan mitra BPJS.

"RS Kharisma di Kulon Progo sendiri sudah lengkap persyaratannya menjadi mitra BPJS, hanya memang kontraknya habis sehingga kami meminta mereka mengklarifikasi ke Kemenkes agar dapat menjadi mitra lagi," ujar Ananta.

BACA: Kasus Eks Pejabat BPJS Diadukan ke Sri Mulyani, Ini Kata Kemenkeu

Dampak diputuskannya kerjasama itu, ujar Ananta, RS Kharisma tak dapat membuka layanan lagi bagi para pemegang BPJS. Padahal dari 8 rumah sakit baik swasta dan pemerintah di Kulon Progo, posisi RS Kharisma sangat vital karena menjadi rujukan warga di empat kecamatan yakni Pengasih, Kokap, Temon, dan Panjatan.

Rumah Sakit Kharisma Paramedika Wates sudah habis masa akreditasinya per Januari 2019 ini. Nantinya proses akreditasi akan dilakukan oleh Komisi Akreditasi rumah sakit atau KARS pada Maret 2019.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kulon Progo menduga permasalahan penyebab kerjasama diputus karena beberapa hal. Mulai dari komisi akreditasi, sumber daya manusia dan beberapa permasalahan lain terkait RS Kharisma.

Kepala BPJS Kulon Progo, Agus Tri Utomo mengatakan, sebenarnya ini bukan diputus. Hanya masih dalam proses saja, dalam kaitan untuk melengkapi persyaratan karena belum lengkap. “Sebenarnya bukan diputus, tapi masih dalam proses (kerjasama kembali),” ujar Agus kepada Tempo.

Agus menuturkan hal itu disebabkan karena ada syarat Perjanjian Kerja Sama sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 yang belum terpenuhi RS Kharisma. "Yang benar itu statusnya belum bisa diperpanjang PKS nya," ujarnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan sampai saat ini dari 32 rumah sakit di wilayah Kota Yogya tak ada yang sampai diputus kerjasama oleh BPJS Kesehatan. "Sejauh ini aman semua, seluruh rumah sakit masih sesuai dengan PKS yang berlaku dan tidak ada yang diputus," ujarnya.






BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

3 jam lalu

BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyoroti konglomerat yang mendapatkan layanan kesehatan dari asuransi BPJS Kesehatan.


Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

1 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

1 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

2 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

2 hari lalu

Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

Kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir kian melonjak. Meski demikian, Bed Occupation Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit DKI Jakarta disebut masih dalam kondisi aman.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

2 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

3 hari lalu

Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Berikut cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif atau tidak lewat HP tanpa harus datang ke kantor cabang


Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

3 hari lalu

Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

Berita terpopuler pada Rabu, 23 November 2022 dimulai dari permintaan Menkes Budi Gunadi Sadikin agar orang kaya tak membebani BPJS Kesehatan.


Jangan Diabaikan, Kenali Tanda-Tanda Awal Epilepsi dan Cara Penanganannya

4 hari lalu

Jangan Diabaikan, Kenali Tanda-Tanda Awal Epilepsi dan Cara Penanganannya

Orang yang menderita epilepsi kerap ditandai kejang yang terjadi secara tiba-tiba.


Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

4 hari lalu

Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta orang kaya tak membebani negara melalui pembiayaan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Apa maksudnya?