Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Dunia Klarifikasi Laporan tentang Infrastruktur RI

image-gnews
Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayat
Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayat
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBank Dunia memberikan klarifikasi terkait beredarnya laporan institusi tersebut di sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. Laporan bertajuk proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur di Indonesia itu menjelaskan beberapa hal, salah satunya yaitu biaya untuk infrastruktur di Indonesia yang dinilai belum memberikan hasil yang baik.

Baca: Prabowo Sebut RI Miskin seperti Haiti, Apa Data Bank Dunia?

Senior Communications Officer dari Bank Dunia di Jakarta, Lestari Boediono, menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah dokumen internal Bank Dunia. "Ada kesalahan administrasi di pihak kami saat meng-upload dokumen tersebut di situs kami pada Juni 2018," kata dia saat diminta konfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.

Laporan itu sebenarnya selesai ditulis pada tahun 2014, sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014. Laporan itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur di tahun tersebut. Tapi, kini laporan itu sudah tak berlaku lagi. "Laporan ini sudah outdated (kedaluwarsa) dan obselete (usang)."

Pihak Bank Dunia juga menjelaskan bahwa laporan ini tak bisa digunakan lagi karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan pemerintah sejak laporan ini selesai ditulis. Termasuk, beberapa regulasi baru yang diterbitkan pemerintah, juga belum dimasukkan dalam laporan ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari laporan klarifikasi Bank Dunia, juga disebutkan bahwa cukup banyak analisis terkini yang mencerminkan perkembangan yang substansial dalam pembangunan infrastruktur. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.

Baca: Bank Dunia: Peluang Indonesia Alami Krisis Keuangan Relatif Kecil

Meski demikian, Lestari tidak merinci lebih lanjut berapa lama suatu laporan dari Bank Dunia dinilai telah kedaluwarsa atau tak lagi bisa digunakan. Ia belum mendapatkan informasi dari team teknis Bank Dunia soal kapan laporan terbaru akan diterbitkan. "Nanti kalau sudah ada, akan saya infokan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Persiapan Jokowi Ngantor dan Gelar Sidang Kabinet di IKN

12 menit lalu

Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN, Jokowi: Sidang Kabinet, Masa Lesehan
Begini Persiapan Jokowi Ngantor dan Gelar Sidang Kabinet di IKN

Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 28 Juli 2024. Seperti apa persiapannya?


Untuk Siapa Jokowi Bikin Golden Visa Indonesia, Apa Manfaatnya?

27 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat acara peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Presiden mengatakan layanan Golden Visa diharapkan dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Untuk Siapa Jokowi Bikin Golden Visa Indonesia, Apa Manfaatnya?

Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024. Dibuat untuk siapa? Apa manfaatnya?


Jokowi Buka Munas Relawan Alap-alap yang Digelar Tertutup, Ada Gibran hingga Bahlil

36 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi pidato saat menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Sabtu 7 Oktober 2023. Konsolidasi nasional yang bertajuk Taat Instruksi, 2024 Apa Kata Jokowi tersebut dihadiri oleh 16.000 relawan perwakilan dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Jokowi Buka Munas Relawan Alap-alap yang Digelar Tertutup, Ada Gibran hingga Bahlil

Jokowi bertolak ke lokasi munas relawan dari Pasar Jongke Solo seusai meresmikan pasar tersebut tadi pagi.


Presiden Jokowi Bakal Hadiri Munas Relawan Alap-Alap Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat  menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Sabtu  7 Oktober 2023. Konsolidasi nasional yang bertajuk Taat Instruksi, 2024 Apa Kata Jokowi tersebut dihadiri oleh 16.000 relawan perwakilan dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Munas Relawan Alap-Alap Jokowi

Presiden Jokowi akan membuka Musyawarah Nasional pertama Relawan Alap-Alap Jokowi


Motor-Mobil Wajib Asuransi, Bakal Dibayar saat Perpanjang STNK?

1 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Motor-Mobil Wajib Asuransi, Bakal Dibayar saat Perpanjang STNK?

kendaraan wajib pakai asuransi, bakal dibayar berbarengan saat perpanjang STNK?


Misteri Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T

1 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Misteri Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan sosok berinisial T sebagai aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Resmikan Pasar Jongke, Proyek Pembangunan Prioritas Gibran-Teguh Prakosa

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Solo Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti memencet tombol tanda peresmian Pasar Jongke Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 27 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Resmikan Pasar Jongke, Proyek Pembangunan Prioritas Gibran-Teguh Prakosa

Jokowi meresmikan Pasar Jongke di Kota Solo yang merupakan proyek prioritas Gibran-Teguh.


PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

3 jam lalu

Logo PBNU dan Muhammadiyah. Istimewa
PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

Dua ormas keagamaan besar, PBNU dan Muhammadiyah menerima tawaran izin tambang Jokowi


Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan soal alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.


Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

14 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

Berikut tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jokowi memastikan tak akan berubah dari Novermber 2024.