Soal Freeport, Gerindra: Kita Bisa Ajak Negara Lain

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade menjawab pernyataan Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Khasali soal Freeport yang bisa mengangkut pergi teknologinya bila kontraknya tidak diperpanjang pada 2021. Menurut Andre, hal tersebut bukanlah persoalan bagi Indonesia.

    Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

    "Kalau kita punya tambang dan punya uang, teknologi mana yang enggak bisa kita beli sih? Kita tinggal ajak negara lain yang punya teknologi untuk membantu kita, tapi pengelolaan tetap di kita," ujar Andre kepada Tempo, Selasa, 25 Desember 2018.

    Dengan demikian, ia yakin kocek yang dirogoh Indonesia tidak bakal sebesar duit yang digelontorkan untuk melunasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum sebelumnya menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500). 

    "Kan bukan hanya Freeport yang punya teknologi itu, kita bisa pakai teknologi negara lain" kata Andre. Apalagi, menurut dia, perusahaan asal negeri Abang Sam itu juga belum membayar beberapa perpajakan dan denda yang nilainya cukup besar dan bisa digunakan untuk berinvestasi. "Jadi kita juga bisa menguasai seratus persen, itu kan masuk akal."

    BPK pernah juga melaporkan hasil audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penerapan kontrak karya Freeport Indonesia pada Maret 2018. Hasil audit yang dipublikasikan ini menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia di Papua senilai Rp 185 triliun.

    Namun, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, menyebut BPK masih akan memonitor tindakan dari Kementerian LHK terkait kerusakan Rp 185 triliun itu. "BPK akan memonitornya karena LHK adalah mitra BPK yang akan melakukan pemeriksaan," ujar Rizal.

    Kalau pun pada akhirnya pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak Freeport, menurut Andre, kocek yang perlu digelontorkan harusnya bisa lebih murah ketimbang kemarin. Asalkan pemerintah menunggu 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis. "Kita bisa gratis, kalau pun enggak bisa lebih murah. Kenapa buru buru. Itu kan mahal."

    Sebelumnya Politikus Gerindra Rachel Maryam  menyindir tak sedikit pihak yang mengapresiasi keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI tersebut. "Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia," ujarnya seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter-nya, @cumarachel pada Sabtu pekan lalu, 22 Desember 2018.

    Atas cuitan Rachel, Rhenald Khasali mengaku tak habis pikir jika ada yang berpendapat jika kontrak Freeport disamakan dengan kontrak rumah. "Lucu jika ada yang bilang tahun 2021 sdh otomatis semua jadi milik kita, lalu ngapain harus dibayar?" katanya.

    Pendapat itu juga dinilai salah kaprah, menurut Rhenald, karena kontrak karya pertambangan ala Freeport tidak sama dengan yang berlaku di sektor migas. "KK di sektor migas, yang kalau sudah berakhir akan jadi milik kita."

    Rhenald menjelaskan, memang betul jika tambang Freeport fase kedua yang kini 51,2 persen sudah sah milik Indonesia dan cadangannya cukup untuk usaha 40-50 tahun ke depan. "Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita harus naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber-CC tinggi, menanjak sekitar 45 derajat sekitar dua jam dari bawah dan perlu teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK tahun 2021 nya berakhir?" katanya.

    Rhenald menjelaskan, selama ini bangsa Indonesia tak pernah benar-benar mendirikan perusahaan bernama PT Freeport Indonesia. "Juga tak pernah taruh uang di perusahaan itu sehingga kita punya saham. Jadi kalau Freeport diusir atau berakhir (2021) yg kembali ke pangkuan kita ya cuma buminya saja, tanahnya. Gitu saja," tuturnya.

    Setelah kontrak karya itu berakhir, kata Rhenald, artinya eksploitasi tambang yang dilakukan harus menggunakan uang dari negara. "Lalu untuk eksploitasinya kita harus tanam modal juga bukan? Artinya keluar duit lagi, bukan?"

    Begitu Freeport tak lagi menangani tambang itu, Rhenald menjelaskan, aset-aset, mesin-mesin, para tenaga ahli hingga jaringan bisnis akan diangkut balik ke Amerika Serikat. "Lha punya mereka, kan? Mengangkatnya tidak sulit. Wong itu global company, yang punya tambang di manca negara," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Umumkkan 9 Partai yang Lolos ke Parlemen dalam Pemilu 2019

    Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif di pemilu 2019.