Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Pembayaran akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum masih dipersoalkan sejumlah pihak. Terkait Freeport, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan pendapatnya khususnya tentang kronologi perjalanan divestasi perusahaan tersebut.

Baca: Divestasi Freeport Ramai Dipersoalkan, Inalum Angkat Bicara

Mahfud MD dalam cuitannya melalui akun twitter resmi miliknya, @mohmahfudmd, menyampaikan kultwit sedikitnya hingga 16 pernyataan pada hari ini. Dalam cuitannya ini, Mahfud menjelaskan kaitan perjalanan divestasi Freeport dengan Sudirman Said, mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Di awal kultwit tersebut Mahfud menjelaskan kronologinya. Pada November 2015 Menteri ESDM Sudirman Said (SS) melaporkan Ketua Setya Novanto kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) karena dugaan melakukan pelanggaran etik dalam proses perpanjangan kontrak Freeport. "Publik gaduh," ujar Mahfud, seperti dikutip dari cuitannya, Ahad malam, 23 Desember 2018.

Publik gaduh, menurut Mahfud, karena ternyata ada dugaan Ketua DPR itu meminta jatah saham dalam upaya perpanjangan kontrak dengan Freeport. Terkait hal ini, Mahfud melihat ada dua hal yakni pertama, ada kasus pejabat negara meminta bagian saham kepada perusahaan sehingga kasusnya disebut Kasus Papa Minta Saham. Kedua, ada upaya memperpanjang kontrak dengan Freeport.

Mahfud melanjutkan, kasus Papa Minta Saham ditindaklanjuti dengan pemeriksaan resmi oleh MKD, tapi banyak teman Setya Novanto yang membelanya di DPR. Persoalan meluas menjadi pertanyaan: Mengapa Freeport mau diperpanjang? "Adalah lbh baik kalau kontrak tdk diperpanjang dan Freeport kita kuasasi," kata Mahfud.

Terkait hal itu, Mahfud ikut mempertanyakan maksud perpanjangan kontrak dengan Freeport. "Benar jg, mengapa hrs dilakukan perpanjangan kontrak dgn Freeport? Bnyk yg mendukung agar kontrak dgn Freeport diakhiri, tak perlu dinego-nego segala, langsung kita kuasasi 100%," ucapnya. "Luhut Binsar Panjaitan (LBP) jg berpendapat bgt, katanya Sudirman tak berkonsultasi dgn Presiden."

Mahfud mengaku nasionalismenya terusik jika kontrak Freeport masih diperpanjang. "Sebab, selama ada Freeport, selain terjadi perusakan alam dan pengerukan kekayaan scr tdk adil, jg terjadi bnyk pelanggaran HAM thd rakyat Papua. Logisnya, Freeport hrs diakhiri."

Pertanyaannya, kata Mahfud, mengapa Sudirrman Said mau melakukan perpanjangan kontrak Freeport tersebut. "Jangan2 dia yg mendapat sesuatu tapi menuding ke Setya Novanto. Dari gedung DPR Sudirman dikeroyok. Bahkan Fadli Zon (FZ) berteriak agar Sudirman dipidanakan krn melanggar UU Minerba. Sudirman Said dipojokkan," ujarnya.

Setelah membaca Undang-undang, Mahfud menyatakan setuju dan ikut bicara kepada media bahwa Sudirman Said melanggar UU Minerba dan bisa dipidanakan. Namun ia sebetulnya heran kenapa Sudirman Said bisa melakukan hal itu. "Sy heran, Sudirman yg bersih dan nasionalis melakukan itu. Stlh sy ikut berbicara spt itu. Sudirman ngajak sy ketemu utk menjelaskan. Bertemulah kami di Hotel Darmawangsa," ucapnya.






Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

1 hari lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode?

1 hari lalu

Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode?

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu masih terus menderas, kendati mendapat kecaman.


Korupsi Politik Bikin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

2 hari lalu

Korupsi Politik Bikin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Presiden Jokowi memanggil Menkopolhukam Mahfud Md hingga Ketua KPK Firli Bahuri untuk membahas soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang turun.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

2 hari lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

2 hari lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

2 hari lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

2 hari lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

3 hari lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

3 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

4 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...