TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai tak ada perbedaan signifikan di bidang pembangunan ekonomi pada era Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Hal ini khususnya terkait pusat perekonomian masih berkutat di wilayah Pulau Jawa.
Baca: Prabowo Kritik Jokowi: Hari Ini Bilang A, Besok Bilang Hal Beda
"Jadi di era Pak Jokowi ini dan di era Pak SBY, share Jawa (kontribusi ke pertumbuhan ekonomi nasional) itu naik terus," kata Faisal di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Hal tersebut Faisal sampaikan dalam acara The Consumer Banking Forum "The Bank's Journey as a Platform and New Business Model: Menangkap Peluang di Tengah Ketidakpastian Global dan Tekanan Nilai Tukar Rupiah Serta Suku Bunga Tinggi.
Memang, kata Faisal, dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. "Tapi yang maju cuma Jawa," ujarnya. "Katanya ngomongnya akan dimulai dari pinggiran lah, kawasan timur, tidak ada itu. Share Jawa yang naik terus".
Padahal, menurut Faisal, pemersatu pulau-pulau adalah laut. Dan pemerintah sudah membicarakan soal tol laut, namun hingga saat ini tidak ada efeknya terhadap biaya logistik.
Hal tersebut terbukti dari porsi biaya logistik yang menempati urutan tertinggi. "Logistic cost tetap paling tinggi, 24 persen dari PDB, karena tidak terjadi shifting angkutan barang dari darat ke laut," ujar dia.
Baca: Bambang Soesatyo: Relaksasi DNI Tak Sesuai dengan Visi Jokowi
Masih tingginya porsi biaya logistik ini pula, menurut Faisal, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari tol laut yang sering disebut-sebut pemerintahan Jokowi. "Karena 90 persen barang diangkut dengan truk melalui jalur darat." Padahal Indonesia merupakan negara maritim dan di dunia saat ini 70 persen barang diangkut dengan menggunakan kapal.
