Jokowi Ingin Insentif Pajak Lebih Menarik Dibanding Negara Lain

President Jokowi saat bertemu komunitas kreatif di Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Jalan Braga No. 3 Bandung, Sabtu malam, 10 November 2018.

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ada evaluasi dari insentif sistem perpajakan secara berkala. Hal ini perlu dilakukan agar insentif tersebut tak kalah menarik dibanding negara-negara lain. 

Baca: Titiek Soeharto Kritik Janji-janji Swasembada Pangan Jokowi

"Agar lebih kompetitif, saya minta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, insentif-insentif sistem perpajakan kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibanding negara-negara lain," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas kebijakan investasi dan perpajakan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. "Dan betul-betul bisa berjalan efektif dalam pelaksanaannya."

Jokowi menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia perlu mendapatkan perbaikan dari investasi dan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional.

Lebih jauh Jokowi menyebutkan insentif akan diberikan ke industri dalam negeri yang bisa mendorong transformasi ekonomi. "Hilirisasi, dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah," ujarnya.

Sehingga, kata Jokowi, industri bisa direvitalisasi dan dapat mengurangi impor bahan baku. "Serta menumbuhkan industri manfaat kan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki," tuturnya.

Selain itu, Jokowi meminta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional. "Bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga harus bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan manfaatkan peluang alih teknologi yang ada."

Jokowi juga meminta kebijakan investasi tersebut dapat mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

Dalam rapat terbatas ini, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko. Selain itu rapat dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 

ANTARA






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

6 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

8 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

9 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

10 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

10 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet