Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Titiek Soeharto Kritik Janji-janji Swasembada Pangan Jokowi

image-gnews
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati atau Titiek Soeharto berbicara kepada wartawan sebelum nobar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 30 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati atau Titiek Soeharto berbicara kepada wartawan sebelum nobar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 30 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto melontarkan kritik terkait janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014. Menurut dia masih ada janji kampanye Jokowi yang tidak tercapai hingga kini, salah satunya di bidang pertanian dan pangan.

Simak: Titiek Soeharto Kritik Jokowi: Dari Beras Sampai Cangkul Diimpor

Menurut Titiek, janji Jokowi belum memenuhi janjinya lantaran sampai sekarang program swasembada pangan masih belum tercapai yang berimbas pada banyaknya impor pangan. "Waktu itu ada janji dalam waktu tiga tahun akan swasembada padi jagung kedelai, tapi nyatanya sampai sekarang bukan swasembada malah impor," ujar Titiek di Cilegon, Rabu, 14 November 2018.

Titiek mengkritik langkah impor yang dilakukan pemerintah Jokowi. Padahal, menurut dia, Indonesia adalah negara yang kaya raya. "Tapi dari beras, jagung, cabai, sampai cangkul diimpor," ujar Titiek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lantaran kinerja Jokowi itu, Titiek optimistis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno bakal unggul dalam perolehan suara di Provinsi Banten. "Kami optimistis pasangan Prabowo-Sandi bisa mengungguli pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Banten."

Untuk tetap menjaga suara rakyat Banten tetap memilih Prabowo-Sandi, Titiek Soeharto memastikan Prabowo-Sandi akan menyapa masyarakat secara langsung dengan mendatangi Tanah Banten untuk bersilaturahim. "Insya Allah Pak Prabowo akan datang langsung ke Banten menemui para pendukungnya," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memang menyepakati untuk mengimpor sejumlah komoditas pangan. Misalnya saja pada rapat koordinasi terbatas dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, 2 November 2018. Dalam rapat itu, kementerian menyetujui usulan kuota impor 50 sampai 100 ribu ton jagung dari Kementerian Pertanian. Pemerintah juga telah menyepakati untuk impor 2 juta ton beras pada tahun ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

5 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

6 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

7 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

7 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Sejumlah Dosen Pangan dan Kimia Sebut Galon PC Masih Aman

8 jam lalu

Kemasan AMDK
Sejumlah Dosen Pangan dan Kimia Sebut Galon PC Masih Aman

BPOM telah menetapkan batas migrasi yang aman digunakan. Pelabelan mestinya untuk semua kemasan.


Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

9 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju Jalan Raya Puncak terjebak kemacetan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Agustus 2021. Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang semula 10 Agustus menjadi 11 Agustus dengan harapan daat mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

Pengelola dana asuransi wajib kendaraan bermotor yang akan ditetapkan pada awal tahun depan, tidak boleh mengambil keuntungan.


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

9 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

12 jam lalu

Petugas mengoperasikan
Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 70 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi