Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,17 Persen, Pengamat: Surprise!

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketujuh kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedelapan kiri) serta sejumlah ulama berjalan di atas Jembatan Suramadu di sela-sela peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketujuh kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedelapan kiri) serta sejumlah ulama berjalan di atas Jembatan Suramadu di sela-sela peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE, Piter Abdullah Redjadalam mengatakan agak terkejut dengan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2018 mencapai 5,17 persen.

    BACA: BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpusat di Jawa

    "Agak surprise, pertumbuhan ekonomi kuartal III mencapai 5,17 persen. Di atas prediksi kebanyakan ekonom yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 5,1 - 5,15 persen," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Senin, 5 November 2018.

    Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2018 sebesar 5,17 persen. Angka tersebut tercatat lebih rendah ketimbang triwulan II 2018 yang mencapai 5,27 persen dan lebih tinggi ketimbang triwulan I 2018, yang sebesar 5,06 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,17 persen.

    Kepala BPS Suhariyanto berujar pertumbuhan pada triwulan ini sedikit lebih lambat ketimbang triwulan sebelumnya lantaran sebelumnya ada momen bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. "Itu biasanya puncak konsumsi rumah tangga dan transportasi," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

    BACA: BPS: Defisit Neraca Perdagangan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Menurut Piter, faktor pendorong pertumbuhan yang berasal dari investasi tersebut tidak terprediksi sebelumnya. Sebab, angka pertumbuhan investasi tersebut sedikit berbeda dengan angka yang telah dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang justru menunjukan penurunan.

    Adapun menurut catatan BPS, investasi meningkat cukup besar menjadi 6,96 persen dari 5,87 persen pada kuatal II. "Peningkatan investasi ini yang di luar dugaan," kata Piter.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,17 persen pada kuartal III ini cukup di atas ekspektasi. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti penurunan harga komoditas perkebunan seperti sawit dan karet berpengaruh terhadap kinerja ekspor yg cuma tumbuh 7,52 persen (year on year).

    Bhima juga menyoroti kinerja konsumsi rumah tangga yang cenderung stagnan di angka 5,01 persen. Menurut dia, kinerja konsumsi perlu jadi perhatian utama karena porsinya hanya menapai 55,26 persen atau menurun dibanding kuartal III 2017 yakni 55,73 persen.

    "Padahal di kuartal III ada momentum Asian Games 2018. Ternyata daya dorong ke konsumsinya tidak besar dan hanya berefek lokal di Jakarta dan Palembang," kata Bhima kepada Tempo, secara terpisah.

    Selain itu, Bhima juga mengatakan bahwa kinerja impor juga menggerus pertumbuhan ekonomi. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari pertumbuhan impor yang mencapai 14,06 persen dengan porsi yang makin besar atau naik dari 18,84 persen di kuartal III 2017 menjadi 22,81 persen di kuartal III 2018. "Ini kan tidak sehat karena kita semakin bergantung pada barang impor," kata dia.

    Karena itu, Bhima menuturkan meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2018 secara nominal bisa tumbuh di atas ekspektasi, tapi kualitasnya cenderung rendah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.