Defisit BPJS Kesehatan Dikritik Jokowi, Ini Respons Menkes

Nila Moeloek. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang dipersoalkan karena lagi-lagi harus ditangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ia menyebutkan pihaknya akan membenahi hubungan dengan BPJS Kesehatan secara berkelanjutan.  

Baca: Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan

"Hubungannya dengan BPJS saya kira musti dibenahi secara sustain atau berkelanjutan," tutur Nila saat ditemui usai meninjau Pasar Jaya Kramat Jati, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 19 Oktober 2018.

Nila mengatakan penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki jaminan kesehatan. Bahkan pada tahun depan, Kemenkes menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage). "Bagi yang tidak mampu, preminya dibayar pemerintah karena mereka juga berhak masuk rumah sakit dan ini bisa kita bantu screening yang dilakukan," ucapnya.

Lebih jauh Nila juga berharap agar masyarakat mau mengubah perilaku diri untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan mahal harganya. "Kita itu harus juga menjaga, agar membantu BPJS supaya mereka itu membayar yang sakit tidak terlalu banyak. Prinsipnya itu, ya. Misalnya kita periksa tensi darah supaya tidak tinggi dan kita jaga supaya tidak sakit jantung," tuturnya.

Presiden Jokowi bersama kabinetnya diketahui masih terus melakukan pembahasan intensif terkait dengan persoalan defisit yang telah membelit BPJS Kesehatan sejak lama. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sedang mengkaji akar persoalan dari permasalahan tersebut.

"Kita ingin penyelesaian sistemik. Jangan potong sepotong-potong. Dibangun sistem yang mapan nantinya. Nanti satu keputusan utuh akan diambil oleh pemerintah," kata Erani di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Untuk saat ini, Erani mengakui semua opsi sedang dibahas termasuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kendati demikian, belum ada keputusan karena pembahasan masih berlangsung.

Erani menjelaskan, pemerintah masih berfokus melihat persoalan BPJS dari sistemnya. Soal pergantian direksi, Erani juga mengungkapkan belum ada keputusan ke arah sana. "Perbaikan sistemik untuk kepentingan BPJS Kesehatan dalam jangka panjang. Capaian-capaian sudah luar biasa, sudah lebih dari 200 juta (peserta)," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi  terang-terangan menyatakan bahwa persoalan defisit BPJS Kesehatan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian. "Saya tahu problem kemarin urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti. Sampai di meja saya sebulan atau lima minggu lalu. Ini urusannya Dirut BPJS (Kesehatan), gak sampai ke Presiden," katanya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu lalu, 17 Oktober 2018.

Baca: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun. Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah sudah melakukan penyuntikan dana hingga Rp 4,9 triliun pada tahap pertama. Selanjutnya, suntikan dana akan didapat dari cukai rokok yang peraturan presiden (Perpres) sudah diteken Presiden Jokowi pada Selasa lalu.

BISNIS






BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

4 jam lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

5 jam lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

5 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

7 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

8 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

9 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

9 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

10 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

10 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.