BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fachmi Idris dan kuasa hukum La Ode Haris melaporkan pemilik akun Instagram @ifkarbirri kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan berharap pemerintah kembali mengucurkan dana talangan untuk menanggulangi defisit. Pasalnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, menilai dana talangan yang dikucurkan pemerintah tak akan mampu menutupi defisit lembaga yang per September 2018 mencapai Rp 7,05 triliun.

Baca: Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 4,9 Triliun Telah Cair

Fachmi menyebutkan, dari yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat di Istana Bogor 7 September 2018 lalu, akan ada tambahan dana yang disuntikkan bila dana talangan pertama tak cukup menambal defisit BPJS Kesehatan. "Uang disuntikkan pertama ini kurang, nanti tentu akan diupayakan sumber-sumber di APBN yang masih memungkinkan untuk itu. Mungkin ada suntikan dana tambahan, kita belum tahu,” katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis, 11 Oktober 2018.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana sebesar Rp 4,99 triliun untuk menutup defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan. Saat ini, Fachmi menyatakan dengan tanggung jawab yang diberikan pemerintah itu, pihaknya berupaya sekuat tenaga menjaga kualitas yang diberikan kepada peserta jaminan sosial. 

Sebelumnya, Fachmi pernah mengatakan dana talangan Rp 4,99 triliun tersebut tidak akan bertahan lama dan bahkan bisa habis dalam waktu sehari. Dana bantuan tersebut dialokasikan untuk menutup tagihan kotor dari rumah sakit-rumah sakit prioritas atau yang tagihannya telah jatuh tempo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya berujar ke depan Kementerian Keuangan juga akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.”Kami akan melihat bagaimana agar BPJS bisa sustainable ke depannya,” katanya, akhir September 2018 lalu.

Sri Mulyani menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan juga telah rampung. 

Baca: Jokowi: Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Masih Dihitung

Dengan demikian BPJS Kesehatan pun dapat mulai menempuh langkah-langkah untuk mengendalikan defisit yang nilainya tahun ini diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun. “Dirut dari BPJS Kesehatan sudah melakukan kontrak kinerja berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden (PP), sehingga bisa meng-address isu-isu yang ada dalam peraturan tersebut,” ucap Sri Mulyani.

BISNIS | GHOIDA

 





BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

15 jam lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

17 jam lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

18 jam lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

1 hari lalu

Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang negara lain.


Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

1 hari lalu

Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah masih lebih rendah ketimbang negara lain, yakni 6,1 persen.


BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja penuh waktu atau full time.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

1 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

1 hari lalu

Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, akumulasi defisit fiskal Indonesia selama masa Covid-19 sangat rendah dibanding negara-negara lain.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

1 hari lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 hari lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.