TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini telah menyiapkan dana sebanyak Rp 560 miliar untuk penanganan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Menurut dia dana ini merupakan dana siap pakai atau on call yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
BACA: Pembobolan 14 Bank oleh SNP Finance, Ini Tanggapan Sri Mulyani
"Permintaan dari BNPB sekitar hampir Rp 560 miliar. Kami segera proses hari ini supaya bisa dicairkan sesegera mungkin, hari Senin atau bahkan kalau besok memungkinkan dari perbankan bisa dicairkan," kata Sri Mulyani ditemui di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu, 29 September 2018.
Sebelumnya, gempa magnitudo 7,4 menggoyang Donggala, di Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September 2018 sekitar pukul 17.02 WIB. Gempa ini kemudian disusul dengan terjadinya tsunami di wilayah Kota Palu.
Sejumlah warga berusaha melintasi jalan yang tertutup material tanah longsor di area Kebun Kopi di Sulawesi Tengah, Sabtu, 29 September 2018. Longsor ini dapat menghambat penyaluran bantuan lewat jalan darat dari wilayah Gorontalo ke Donggala. ANTARA/Indra
Menurut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa di Donggala dan tsunami di Palu disebabkan oleh aktivitas sesar Palu-Koro. Adapun hingga Sabtu siang, 29 September 2018 BNPB mencatat ada 48 orang meninggal dan 356 luka-luka akibat gempa di Donggala dan Palu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana tersebut akan fokus untuk digunakan dalam rangka penanganan pertama pada korban. Baik yang berupa penyelamatan, keselamatan maupun kesehatan."Kami bicara nyawa manusia, jadi itu yang kami lakukan pada minggu awal. Tolong masyarakat diinisiasi kesehatan, keselamatan, stok makanan, dan minuman dan shelter sementara," katanya.
Karena itu, Sri Mulyani berujar dana ini tidak akan digunakan untuk persoalan perbaikan infrastruktur terlebih dahulu. Menurut Sri Mulyani, penggunaan dana yang fokus pada hal-hal itu karena pemerintah ingin fokus pada meminimalkan korban dari bencana. "Rumah sakit dan lainnya nanti kami lihat assesment dari kerusakannya," ujar Sri Mulyani.
