Sementara itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno dalam 16 halaman dokumen visi misinya menawarkan 4 program utama infrastruktur/ Keempat program itu adalah:
1. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal.
Dikutip dari laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP, Kementerian PUPR, angka backlog kepemilikan rumah saat ini masih mencapai 11,4 juta. Angka backlog atau kekurangan jumlah terbesar terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Program Satu Juta Rumah untuk mengatasi backlog ini baru mencapai sekitar 58 persen dengan total pembangunan sebanyak 582.638 unit rumah, per Agustus 2018.
Warga mendaftarkan diri untuk dapat memilih unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah tapak DP 0 tersebut dibangun oleh perusahaan swasta yaitu PT Nusa Kirana. TEMPO/Tony Hartawan
2. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup masyarakat dalam hal kebutuhan tempat tinggal.
PBB sesungguhnya merupakan pungutan pajak atas kepemilikan seorang warga negara atas tanah dan bangunan. Jika PBB dihapuskan, maka negara berpotensi untuk kehilangan penerimaan hingga Rp 16,.8 triliun (penerimaan PBB tahun 2017). Tapi, total penerimaan PBB ini hanya mencapai 1,2 persen saja dari total realisasi penerimaan sektor perpajakan tahun 2017 yang sebesar Rp 1.339,8 triliun.
3. Memperbaiki perencanaan dan efisiensi pembangunan
Bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, tingkat inefisiensi pembangunan di Indonesia harusnya berada di angka 2 persen, bukan seperti saat ini yang mencapai 6 persen. Angka itu dihitung berdasarkan rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran atau ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio). Semakin kecil angka ICOR, maka semakin efisien proses pembangunan dilakukan.
4. Pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam rilis tahun 2017, menyatakan masih rantai distribusi produk pertanian yang panjang masih terjadi di sejumlah daerah. Seperti produk beras, rantai distribusi terpanjang terjadi di Maluku Utara, lalu cabai merah di Sulawesi Tengah, bawang merah di Jawa Tengah, daging sapi di DKI Jakarta, dan daging ayam ras di Maluku.
Baca: Perbandingan Visi Misi Jokowi Vs Prabowo soal Nasib Petani
Sandiaga sebelumnya mengatakan dirinya berhasil mengendalikan harga pangan saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan memastikan rantai distribusi sedergana dan terbuka. "Saya mengatasi lonjakan harga pangan di Jakarta lewat inisiatif harga Kegerus (Keroyok, Gerilya, Urus)" kata Sandiaga Uno di Jakarta, Ahad, 9 September 2018.
YOHANES PASKALIS PAE DALE | BISNIS
Simak berita menarik lainnya terkait visi misi calon presiden dan wakil presiden hanya di Tempo.co.
