TEMPO.CO, Jakarta - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menawarkan sejumlah program bidang infrastruktur jika terpilih pada Pemilu Presiden 2019. Program-program tersebut tercantum dalam dokumen visi misi yang telah diserahkan kedua pasangan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Agustus 2018.
Baca: Visi Misi Prabowo - Sandiaga: Tak Alergi soal Utang Pemerintah
Dalam dokumen visi misinya yang berisi 38 halaman itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 1 Jokowi - Ma'ruf Amin menawarkan 4 program infrastruktur utama. Keempat program itu meliputi:
1. Percepatan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan perbaikan sanitasi untuk setiap rumah tangga.
Saat ini, Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebenarnya punya program 100-0-100. Melalui program ini, Jokowi menargetkan 100 persen akses ketersediaan air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 akses sanitasi bisa tercapai di 2019.
2. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan Kawasan Industri.
Dalam empat tahun terakhir, Jokowi sudah menetapkan 11 KEK, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan yang melibatkan Swasta, BUMN maupun BUMD.
Dalam masa pemerintahannya, Jokowi menggenjot pola KPBU (Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membangun infrastruktur. Ada sejumlah instrumen yang diterbitkan seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP). Hasilnya, beberapa proyek infrastruktur bisa dimulai dengan pola pembiayaan ini seperti proyek Instalasi limbah Pulau Batam, Tol Serang – Panimbang dan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II.
4. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang.
Meski mengusung misi poros maritim, tak semua program terealisasi sesuai target. Untuk pembangunan pelabuhan misalnya, pada April 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menemukan adanya 33 proyek pelabuhan yang mangkrak. Hingga September 2018 pun, besaran anggaran untuk penyelesaian 33 proyek ini juga belum bisa dipastikan.
