Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darmin Nasution: Pemerintah Siapkan Perluasan Insentif Pajak

Reporter

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah tengah merumuskan ulang kebijakan insentif pajak. Menurut Darmin, insentif pajak perlu diperluas guna menarik investasi.

Baca: SBY Klaim Selamatkan Defisit Migas, Indef: Tapi Inflasi Tinggi

"Kelihatannya perlu diperluas untuk investasi. Kapan selesainya, perlu waktu mungkin seminggu dua minggu ini," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Keputusan tersebut diambil setelah BI menggelar Rapat Dewan Gubernur BI pada 26-27 September 2018. Keputusan ini konsisten dalam upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman

Menurut Darmin, tax holiday termasuk ke dalam insentif yang dibicarakan tersebut. Darmin mengatakan pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain yang belum bisa dipublikasikan.

Darmin menyebut kebijakan itu disusun lantaran Indonesia sekarang sedang masuk ke dalam situasi di mana tingkat bunga sedikit lebih tinggi. Apalagi, kemarin Bank Indonesia juga ikut menaikkan suku bunga acuannya.

Kemarin, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan 7-Day Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari level 5,5 persen menjadi 5,75 persen dengan suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing di level 5 persen dan 6,5 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Darmin, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, mau tak mau mesti ditempuh untuk mengimbangi kenaikan suku bunga acuan The Fed. "Apa boleh buat, kalau enggak ya kita akan tertekan lagi."

Dalam kondisi perekonomian global saat ini, Darmin berujar para pemangku kepentingan mesti memilih antara stabilitas atau pertumbuhan ekonomi. "Kalau stability-nya terancam ya stability-nya dulu yang diurusin."

Darmin tak memungkiri kondisi tersebut bakal berpengaruh kepada perekonomian Indonesia ke depannya. "Ada juga pengaruhnya (ke ekonomi), kalau dibilang enggak ada, ketawa orang. Ya ada lah," kata Darmin. Namun sejatinya, selain dikendalikan oleh pasar, perekonomian juga bisa dipengaruhi dorongan pemerintah.

"Tergantung pemerintah bisa mendorong juga enggak dari segi yang lain. Itu sebabnya kemudian kita selain merumuskan kebijakan-kebijakan," kata Darmin Nasution.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Geber Deretan Bantuan di Akhir 2023, dari BLT El Nino Rp 400 Ribu, Bansos Beras 10 Kg hingga..

35 hari lalu

Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis 8 September 2022. PT Pos Indonesia (Persero) setempat membagikan BLT kepada 16.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Malang dengan rincian BLT BBM Rp300ribu per KPM per dua bulan dan BPNT Rp200 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Jokowi Geber Deretan Bantuan di Akhir 2023, dari BLT El Nino Rp 400 Ribu, Bansos Beras 10 Kg hingga..

Pemerintah Jokowi menggeber sejumlah bantuan di akhir tahun ini. Apa saja bantuan yang diberikan?


Berkunjung ke Kemenkeu, Otorita IKN Bahas Konsep Desa Pintar untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

49 hari lalu

Dhony Rahajoe. ANTARA
Berkunjung ke Kemenkeu, Otorita IKN Bahas Konsep Desa Pintar untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Otorita IKN dan Yayasan Benih Baik berkunjung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengembangkan smart village atau desa pintar IKN.


DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya

57 hari lalu

Masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam razia gabungan Polres Jakarta Selatan dan BPRD DKI Jakarta di Samsat Keliling depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya

Masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkan layanan tambahan dan insentif di kantor SAMSAT.


Dua Alasan Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

27 September 2023

Presiden Jokowi menyapa undangan saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Dua Alasan Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Keppres Satgas Peningkatan Ekspor Nasional ditetapkan Presiden Jokowi pada 20 September 2023.


Situs Insentif Motor Listrik Beroperasi Kembali, Segini Jumlah yang Daftar

20 September 2023

Motor listrik dari Polytron, T-Rex dalam pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis, 3 November 2022. Polytron secara resmi meluncurkan motor listrik baru Fox-R dan T-Rex di pameran Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2022. TEMPO/Fardi Bestari
Situs Insentif Motor Listrik Beroperasi Kembali, Segini Jumlah yang Daftar

Berdasarkan pantauan Tempo di situs Sisapira.id, 20 September 2023, terlihat jumlah pendaftaran untuk subsidi motor listrik ini sudah ada 1.466 unit.


Balasan Menohok Sri Mulyani Buat Penyinyir 'Apa-Apa Dipajaki'

31 Agustus 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan  tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
Balasan Menohok Sri Mulyani Buat Penyinyir 'Apa-Apa Dipajaki'

Menteri Keuangan Sri Mulyani berikan jawaban balasan atas kebijakannya yang dianggap selalu memungut pajak masyarakat. Apa saja?


Airlangga Sebut Proses RI Jadi Anggota OECD Bisa Membutuhkan Waktu Delapan Tahun

10 Agustus 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Secretary-General Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Pertemuan itu salah satunya membahas soal rencana Indonesia menjadi anggota OECD. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Airlangga Sebut Proses RI Jadi Anggota OECD Bisa Membutuhkan Waktu Delapan Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah menjadi negara mitra dari OECD selama 15 tahun. Bahkan, organisasi itu sudah memiliki kantor di Indonesia.


Airlangga: Stabilitas Politik Akan Menentukan RI Negara Berpendapatan Menengah atau Tinggi

8 Agustus 2023

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Airlangga: Stabilitas Politik Akan Menentukan RI Negara Berpendapatan Menengah atau Tinggi

Airlangga Hartarto menilai bahwa stabilitas politik mampu menentukan status ekonomi Indonesia.


Produsen Sambut Baik Pelonggaran Syarat Insentif Motor Listrik

5 Agustus 2023

Pengunjung tengah melihat sepeda motor listrik di arena Jakarta Fair Kemayoran, Jumat 7 Juli 2023. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp350 miliar tersebut akan disalurkan untuk subsidi motor listrik sebanyak 50.000 unit. Anggaran sebesar Rp350 miliar ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kemenperin tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun yang kemudian diusulkan untuk ditambah sebesar Rp1,025 triliun menjadi Rp4,78 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Produsen Sambut Baik Pelonggaran Syarat Insentif Motor Listrik

Para produsen menyambut baik pelonggaran syarat insentif motor listrik yang tengah direncanakan pemerintah.


Pemerintah Terapkan Peraturan Terkait Devisa Hasil Ekspor DSA

28 Juli 2023

Pemerintah Terapkan Peraturan Terkait Devisa Hasil Ekspor DSA

Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA, yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.