TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute Riski Wicaksono menyoroti visi misi di bidang ekonomi yang ditawarkan oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Riski meyakini, visi misi ekonomi ini akan menjadi isu sensitif pada ajang Pemilihan Presiden 2019.
Baca: Jokowi Minta Kerja Sama BUMN dan Swasta Ditingkatkan
"Alasan tersebut tak lepas dari kondisi ketidakpastian global masih memberikan tekanan terhadap stabilitas perekonomian," kata Riski dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 28 September 2018. Ditambah, ekonomi dalam negeri juga masih menghadapi persoalan lain seperti defisit neraca perdagangan hingga lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.
Riski mengatakan, salah satu visi misi yang muncul dari Jokowi-Ma'ruf atas persoalan ini adalah pengembangan industri keuangan syariah dan usaha baru berlabel halal. Sosok Ma'ruf Amin sebagai tokoh agama, menurut dia, dapat menjadi insentif bagi investor untuk menyerap aliran dana investasi dari negara-negara berbasis Islam.
"Sejauh ini, 50 persen dari aliran modal investasi Indonesia masih bertumpu dari Singapura, Cina, dan Hong Kong." ujar Riski. Dengan adanya potensi aliran modal investasi ini, kata dia, maka secara tidak langsung akan meningkatkan cadangan devisa dalam negeri dan menggerakkan aktivitas ekonomi.
Jika menilik dari buku visi misi calon presiden Jokowi - Ma'ruf Amin yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per Agustus lalu, disebutkan bahwa untuk meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, sedikitnya ada sembilan misi yang harus dijalankan. Misi kedua yang terkait industri syariah yakni: struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing itu, perlu dikembangkan sektor-sektor baru. "Mendorong perkembangan jasa keuangan Syariah menjadi
salah satu lembaga ekonomi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat," seperti dikutip dari buku Visi Misi Jokowi - Ma'ruf Amin.
Sementara, salah satu visi misi yang menonjol dari Prabowo-Sandiaga adalah menjaga stabilitas harga pangan. Bagi Riski, optimisme pengendalian harga ini sangat positif karena isu pangan masih menjadi persoalan menahun yang dihadapi pemerintahan Jokowi saat ini.
Riski juga menilai Prabowo akan menggunakan visi misi ini untuk mengkritik kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga pangan. Hanya saja, Riski menilai formulasi kebijakan yang harus ditawarkan untuk membuat harga pangan stabil masih harus diperjelas lagi.
Adapun di buku visi misi calon presiden Prabowo - Sandiaga, khususnya yang terkait upaya menstabilkan harga pangan tercantum pada bagian Pilar Kesejahteraan Rakyat di poin kesembilan: membangun ketersediaan pangan, energi dan gizi.
Soal pangan juga berturut-turut disebutkan di program aksi ke-23, 24, dan 25. Pada poin ke-23 misalnya, disebutkan "Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) denga memberdayakan 88 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru."
Baca: Perbandingan Visi Misi Jokowi Vs Prabowo soal Nasib Petani
Adapun dalam program aksi kesejahteraan rakyat khususnya disebutkan di poin ke-24 adalah upaya mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektare lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu. Dan di poin ke-25 adalah upaya merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.
Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.
