Jokowi Fokus Dorong Industri Syariah, Bagaimana dengan Prabowo?

Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute Riski Wicaksono menyoroti visi misi di bidang ekonomi yang ditawarkan oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Riski meyakini, visi misi ekonomi ini akan menjadi isu sensitif pada ajang Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Jokowi Minta Kerja Sama BUMN dan Swasta Ditingkatkan

"Alasan tersebut tak lepas dari kondisi ketidakpastian global masih memberikan tekanan terhadap stabilitas perekonomian," kata Riski dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 28 September 2018. Ditambah, ekonomi dalam negeri juga masih menghadapi persoalan lain seperti defisit neraca perdagangan hingga lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.

Riski mengatakan, salah satu visi misi yang muncul dari Jokowi-Ma'ruf atas persoalan ini adalah pengembangan industri keuangan syariah dan usaha baru berlabel halal. Sosok Ma'ruf Amin sebagai tokoh agama, menurut dia, dapat menjadi insentif bagi investor untuk menyerap aliran dana investasi dari negara-negara berbasis Islam.

"Sejauh ini, 50 persen dari aliran modal investasi Indonesia masih bertumpu dari Singapura, Cina, dan Hong Kong." ujar Riski. Dengan adanya potensi aliran modal investasi ini, kata dia, maka secara tidak langsung akan meningkatkan cadangan devisa dalam negeri dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Jika menilik dari buku visi misi calon presiden Jokowi - Ma'ruf Amin yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per Agustus lalu, disebutkan bahwa untuk meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, sedikitnya ada sembilan misi yang harus dijalankan. Misi kedua yang terkait industri syariah yakni: struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing itu, perlu dikembangkan sektor-sektor baru. "Mendorong perkembangan jasa keuangan Syariah menjadi
salah satu lembaga ekonomi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat," seperti dikutip dari buku Visi Misi Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sementara, salah satu visi misi yang menonjol dari Prabowo-Sandiaga adalah menjaga stabilitas harga pangan. Bagi Riski, optimisme pengendalian harga ini sangat positif karena isu pangan masih menjadi persoalan menahun yang dihadapi pemerintahan Jokowi saat ini.

Riski juga menilai Prabowo akan menggunakan visi misi ini untuk mengkritik kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga pangan. Hanya saja, Riski menilai formulasi kebijakan yang harus ditawarkan untuk membuat harga pangan stabil masih harus diperjelas lagi.

Adapun di buku visi misi calon presiden Prabowo - Sandiaga, khususnya yang terkait upaya menstabilkan harga pangan tercantum pada bagian Pilar Kesejahteraan Rakyat di poin kesembilan: membangun ketersediaan pangan, energi dan gizi. 

Soal pangan juga berturut-turut disebutkan di program aksi ke-23, 24, dan 25. Pada poin ke-23 misalnya, disebutkan "Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) denga memberdayakan 88 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru."

Baca: Perbandingan Visi Misi Jokowi Vs Prabowo soal Nasib Petani

Adapun dalam program aksi kesejahteraan rakyat khususnya disebutkan di poin ke-24 adalah upaya mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektare lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu. Dan di poin ke-25 adalah upaya merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.

Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.






Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

50 menit lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

54 menit lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

2 jam lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.


Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

2 jam lalu

Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

Istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

4 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Negara, kemarin. Namun belum diketahui apa agenda pertemuan itu.


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

5 jam lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

6 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

7 jam lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

9 jam lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.