Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Fokus Dorong Industri Syariah, Bagaimana dengan Prabowo?

image-gnews
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di  gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute Riski Wicaksono menyoroti visi misi di bidang ekonomi yang ditawarkan oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Riski meyakini, visi misi ekonomi ini akan menjadi isu sensitif pada ajang Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Jokowi Minta Kerja Sama BUMN dan Swasta Ditingkatkan

"Alasan tersebut tak lepas dari kondisi ketidakpastian global masih memberikan tekanan terhadap stabilitas perekonomian," kata Riski dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 28 September 2018. Ditambah, ekonomi dalam negeri juga masih menghadapi persoalan lain seperti defisit neraca perdagangan hingga lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.

Riski mengatakan, salah satu visi misi yang muncul dari Jokowi-Ma'ruf atas persoalan ini adalah pengembangan industri keuangan syariah dan usaha baru berlabel halal. Sosok Ma'ruf Amin sebagai tokoh agama, menurut dia, dapat menjadi insentif bagi investor untuk menyerap aliran dana investasi dari negara-negara berbasis Islam.

"Sejauh ini, 50 persen dari aliran modal investasi Indonesia masih bertumpu dari Singapura, Cina, dan Hong Kong." ujar Riski. Dengan adanya potensi aliran modal investasi ini, kata dia, maka secara tidak langsung akan meningkatkan cadangan devisa dalam negeri dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Jika menilik dari buku visi misi calon presiden Jokowi - Ma'ruf Amin yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per Agustus lalu, disebutkan bahwa untuk meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, sedikitnya ada sembilan misi yang harus dijalankan. Misi kedua yang terkait industri syariah yakni: struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing itu, perlu dikembangkan sektor-sektor baru. "Mendorong perkembangan jasa keuangan Syariah menjadi
salah satu lembaga ekonomi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat," seperti dikutip dari buku Visi Misi Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sementara, salah satu visi misi yang menonjol dari Prabowo-Sandiaga adalah menjaga stabilitas harga pangan. Bagi Riski, optimisme pengendalian harga ini sangat positif karena isu pangan masih menjadi persoalan menahun yang dihadapi pemerintahan Jokowi saat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riski juga menilai Prabowo akan menggunakan visi misi ini untuk mengkritik kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga pangan. Hanya saja, Riski menilai formulasi kebijakan yang harus ditawarkan untuk membuat harga pangan stabil masih harus diperjelas lagi.

Adapun di buku visi misi calon presiden Prabowo - Sandiaga, khususnya yang terkait upaya menstabilkan harga pangan tercantum pada bagian Pilar Kesejahteraan Rakyat di poin kesembilan: membangun ketersediaan pangan, energi dan gizi. 

Soal pangan juga berturut-turut disebutkan di program aksi ke-23, 24, dan 25. Pada poin ke-23 misalnya, disebutkan "Menjadikan Indonesia negara adi kuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) denga memberdayakan 88 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru."

Baca: Perbandingan Visi Misi Jokowi Vs Prabowo soal Nasib Petani

Adapun dalam program aksi kesejahteraan rakyat khususnya disebutkan di poin ke-24 adalah upaya mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektare lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu. Dan di poin ke-25 adalah upaya merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.

Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

4 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

23 menit lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

37 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

50 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

4 jam lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.