Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin Jelaskan Arus Baru Ekonomi RI di Depan Ratusan Santri

image-gnews
Calon wakil presiden Maruf Amin menyampaikan pidato politik dalam acara Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Joko Widodo - Maruf Amin (P-IJMA) di Rumah Aspirasi, Jakarta, Sabtu, 22 September 2018. Deklarasi P-IJMA bertujuan memenangkan suara perempuan Indonesia kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo - Maruf Amin. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Calon wakil presiden Maruf Amin menyampaikan pidato politik dalam acara Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Joko Widodo - Maruf Amin (P-IJMA) di Rumah Aspirasi, Jakarta, Sabtu, 22 September 2018. Deklarasi P-IJMA bertujuan memenangkan suara perempuan Indonesia kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo - Maruf Amin. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin nomor urut 1 kemarin memaparkan gagasan tentang arus baru ekonomi Indonesia di hadapan ratusan santri dan kader Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Kabupaten Jember, Jawa Timur. Arus baru ekonomi itu pada intinya dimulai dari memberdayakan masyarakat.

Baca: Ma'ruf Amin: Ekonomi RI di 2024 Sudah Siap Tinggal Landas

"Arus baru ekonomi Indonesia menekankan pembangunan yang dimulai dari bawah dengan memberdayakan umat, tetapi bukan untuk melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan di hadapan ratusan santri dan ulama di Pesantren Nurul Islam Jember, Kamis, 27 September 2018.

Ma'ruf Amin menyebutkan konsep tersebut untuk menghilangkan disparitas antara kaya dan miskin. Untuk menjalankan konsep itu, kata Ma'ruf, perlu kolaborasi erat antara yang lemah dan kuat untuk sama-sama menjadi kuat dengan menjalankan upaya kemitraan.

"Kami juga ingin menjadikan pesantren sebagai pusat perubahan ekonomi umat dan berbagai sektor lain, sehingga arus baru ekonomi Indonesia disandarkan kepada sila ke-5 Pancasila yang wujudnya adalah ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial," tutur Ma'ruf.

Lebih jauh Ma'ruf juga mencontohkan dengan memberikan semangat dan motivasi kepada santri untuk tidak pernah putus asa dan tidak perlu rendah diri. Sebab, santri bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi apa saja seperti Gus Dur yang menjadi presiden dan santri juga bisa menjadi menteri.

"Saya silaturahim ke Jember untuk menemui kiai dan santri NU juga PCNU karena saya ingin mohon restu, mohon izin karena saya diminta Pak Jokowi sebagai cawapres," ucap Ma'ruf Amin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon wakil presiden yang berpasangan dengan Joko Widodo atau Jokowi itu menggunakan mobil listrik dari rumah kediaman pengasuh Ponpes Nuris KH Muhyidin Abdussomad menuju ke lokasi berkumpulnya kader NU yang disambut meriah ribuan santri.

Safari politik cawapres Ma'ruf Amin di Kabupaten Jember dimulai dari Pesantren As-Shiddiq di Kecamatan Kaliwates, kemudian dilanjutkan di Pesantren Nurul Islam di Kecamatan Sumbersari, dan pada malam ini ikut pengajian manakib di Pesantren Al-Qodiri, Kecamatan Patrang.

Baca: Ini Gagasan Ma'ruf Amin untuk Masalah Keuangan Bank Muamalat

Pada hari ini, Jumat, 28 September 2018, Ma'ruf dijadwalkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren As-Suniyah di Kecamatan Kencong. Setelah itu Ma'ruf Amin akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Probolinggo untuk silaturahmi di Pesantren Zainul Hasan Genggong.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

59 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

8 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

13 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

13 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.