Selasa, 23 Oktober 2018

Bank Mandiri: Terlihat Sekali Niat SNP Finance Jelek

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas saat memberi keterangan pers soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam kasus pembobolan kredit oleh PT Tirta Amarta Bottling Company, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza

    Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas saat memberi keterangan pers soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam kasus pembobolan kredit oleh PT Tirta Amarta Bottling Company, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - PT. Bank Mandiri Tbk. (Persero) mengapresiasi dinaikkannya kasus jaminan piutang kredit fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) atau SNP Finance ke ranah penyidikan pidana oleh Mabes Polri, mengingat anak usaha Columbia Grup itu selalu beritikad tidak baik meskipun upaya negoisasi sudah ditempuh.

    Baca: Pembobolan Bank oleh SNP Finance, Ini Langkah yang Dilakukan OJK

    "Mereka sebenarnya debitor lama Bank Mandiri, sudah 20 tahun menjadi nasabah Mandiri. Namun tiba-tiba tahun ini mereka beritikad tidak baik, seperti memacetkan pembayaran, mempailitkan diri dan terlihat sekali niatnya jelek," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas dari Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

    PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan anak usaha Grup Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga. Pada Senin lalu, Bareskrim Polri mengungkap dugaan pembobolan bank oleh SNP Finance dengan modus memberikan jaminan piutang fiktif dari konsumen Columbia kepada 14 bank, termasuk Bank Mandiri, untuk memperoleh kredit.

    Tunggakan kredit SNP Finance di Bank Mandiri yang berstatus kredit macet, kata Rohan, senilai Rp 1,2 triliun. Rohan mengatakan kredit SNP di Bank Mandiri menjadi bermasalah, bermula pada tahun ini.

    Hal itu, kata Rohan, cukup aneh, karena sejak pertama kali menerima pinjaman kredit dari perseoran pada 1999, SNP Finance selalu tepat waktu melakukan pembayaran utang. "Asalnya lancar sekali, tapi tiba-tiba 'batuk' dan jadi masalah," ujarnya.

    Upaya negoisasi antara SNP dan Mandiri sudah ditempuh, termasuk memberikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "Namun banyak kejanggalan, akhirnya kami berencana tempuh ke Badan Reserse Kriminal Polri beberapa bulan lalu," kata Rohan.

    Kejanggalan itu, antara lain, laporan keuangan SNP Finance yang diduga direkayasa. Misalnya rasio permodalan SNP Finance yang ditulis masih positif, padahal menurut data Otoritas Jasa Keuangan, rasio permodalan SNP Finance sudah negatif.

    Kemudian, laporan keuangan SNP Finance pun banyak kejanggalan. Data piutang konsumen yang menjadi jaminan tidak sesuai dengan data yang ditemukan Bank Mandiri.

    SNP Finance, kata Rohan, juga ingin mempailitkan diri agar bisa menghindari pembayaran tunggakan kredit. "Dan kemarin kami dapat kabar kasus ini sudah memasuki ranah pidana, sudah bukan perdata lagi, kami tunggu tindak lanjutanya dari Kepolisian," ujarnya.

    Meskipun tunggakan kredit SNP Finance masih bermasalah, Rohan meyakini hal itu tidak akan mengurangi pendapatan Mandiri. Perseroan sudah mengantisipasi kenaikan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dengan menjaga rasio pencadangan (coverage ratio) dari dampak kasus SNP.

    Baca: Kebobolan Rp 1,4 T Karena Kredit SNP, Ini Rencana Bank Mandiri

    Alasan Bank Mandiri yakin kredit bermasalah SNP Finance bermasalah itu tak mengganggu pihaknya karena rasio pencadangan di semester I 2018 dijaga di 136 persen, lebih tinggi dibandingkan posisi 135 persen di semester I 2017. Nilai biaya pencadangannya sebesar Rp 7,9 triliun per Juni 2018, atau menurun dari Rp 9,3 triliun. Biaya pencadangan Bank Mandiri menurun karena NPL Bank Mandiri membaik signifikan dari 3,82 persen pada semester 1-2017 menjadi 3,13 persen di semester I-2018.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.