Kebobolan Rp 1,4 T Karena Kredit SNP, Ini Rencana Bank Mandiri

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas saat memberi keterangan pers soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam kasus pembobolan kredit oleh PT Tirta Amarta Bottling Company, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza

    Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas saat memberi keterangan pers soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam kasus pembobolan kredit oleh PT Tirta Amarta Bottling Company, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian kasus kredit fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) terus bergulir, setelah aparat menangkap tersangka pelaku pembobolan 14 bank.

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan salah satu dari 14 bank yang mengalami kerugian kredit fiktif SNP Finance dengan nilai dana terbesar, yakni Rp1,403 triliun.

    Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan kejadian ini akan mengubah sikap bank menjadi lebih konservatif dan selektif dalam memberikan akses finansial kepada perusahaan pembiayaan atau multifinance.

    Sebagai langkah antisipasi, debitur akan diminta untuk menyerahkan aset lebih besar untuk pinjamannya guna  menumbuhkan rasa kepercayaan dengan kreditur.

    "Perbankan tidak perlu insentif tambahan dari regulator, sistem yang berjalan sudah baik, hanya saja kalau nasabah yang sudah punya niat tidak baik ya mau gimana? Antisipasi, dari Bank Mandiri atau bank lainnya sepertinya akan sama, meminta jaminan lebih untuk kredit perusahaan multifinance," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa 24 September 2018.

    Pembobolan dana tersebut, menurut Rohan, bukan akibat kesalahan pada sistem perbankan atau regulasi sistem keuangan yang berlaku saat ini. Pemalsuan data yang sudah menjadi skenario SNP Finance sejak awal dikatakan Rohan berasal dari itikad buruk perusahaan.

    Padahal, SNP Finance diketahui telah menjadi debitur selama belasan bahkan puluhan tahun dari keempat belas bank tersebut. Namun secara tiba-tiba perusahaan melaporkan kepailitan dan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

    Hingga saat ini proses PKPU di pengadilan masih berlangsung tanpa solusi yang konkrit. Kreditur, yakni bank, yang dirugikan dengan kuasa hukum SNP Finance belum mencapai kesepakatan rencana perdamaian.

    "Hal seperti ini [penetapan tersangka], kalau ditanya apakah menghambat PKPU justru kami [kreditur] senang polisi mempidanakan mereka. Justru kalau tidak dipidanakan mereka mungkin masih bisa mengalihkan aset. Langkah pidana sudah tepat," kata Rohan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.