TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut masyarakat tidak perlu takut dengan tahun politik 2019. Yang terpenting, kata dia, para politikus melakukan kontestasi politik dengan cara sehat.
Baca: Ancam Spekulan Beras, Budi Waseso: Saya Ini Mantan Kabareskrim
Menurut Enggartiasto, ada beberapa keuntungan dari tahun politik, salah satunya berkurangnya tekanan masyarakat untuk membeli beras. "Tekanan untuk membeli beras berkurang karena sembako dibagi-bagi oleh caleg (calon legislator)," ujar dia saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Economic Outlook 2019 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 24 September 2018.
Selain itu, Enggartiasto mengatakan pada tahun politik juga bakal banyak duit beredar di masyarakat. "Bukannya saya bicara money politic, tetapi kan misalnya untuk membuat jamuan-jamuan."
Soal impor beras, Enggartiasto enggan berbicara lebih banyak. Saat ditanyai awak media selepas turun dari panggung, Enggartiasto hanya menjawab singkat. "Sudah cukup, Menko Perekonomian sudah menjelaskan," katanya. Dia juga tak berkomentar saat ditanya apakah tahun depan Indonesia masih perlu mengimpor beras atau tidak.
Perihal beras menjadi perbincangan hangat setelah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso terang-terangan mempertanyakan keputusan impor beras pemerintah. Selain karena cadangan beras pemerintah aman, harga beras relatif stabil, juga karena kapasitas penyimpanan di gudang Bulog yang tak cukup besar dan berpendapat bahwa Kantor Kementerian Perdagangan harus siap menjadi gudang penyimpanan beras impor yang mencapai 2 juta ton.
Saat ini, kata Budi Waseso, stok cadangan beras di gudang Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total stoknya menjadi 2,8 juta ton. "Itu di gudang Menteri Perdagangan. Udah komitmen kan, kantornya siap dijadikan gudang ya sudah," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa penyimpan beras impor dan gudang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bulog, karena persetujuan impor telah dilakukan atas keputusan rapar koordinasi terbatas yang tiap lembaga.
Baca: Darmin Nasution: Data Proyeksi Beras Kementan Sering Meleset
Akibat polemik tersebut, Istana turun tangan dan meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak keduanya duduk bersama. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kisruh ini terjadi akibat masalah komunikasi antara keduanya. "Enggar boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," kata dia, Kamis, 20 September 2018.
FRISKI RIANA
