Rupiah Loyo, Pengusaha Ini Sebut Warga RI Tak Pantas Beli Hermes

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Syahrini menenteng tas Hermes biru saat hadir sebagai saksi perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, pada Senin, 2 April 2018.

    Syahrini menenteng tas Hermes biru saat hadir sebagai saksi perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, pada Senin, 2 April 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Theodore Permadi Rachmat, pendiri Triputra Group ini ikut menanggapi kondisi pelemahan rupiah yang terjadi. Menurut pria yang biasa disapa Teddy ini, dengan kondisi pelemahan rupiah yang kini tengah melanda, dirinya selalu terbayang para pengguna barang impor seperti Lamborghini dan tas Hermes.

    BACA: Kurs Rupiah Melemah Lagi, Ditutup di Level 14.875

    "Setiap kali melihat Lamborghini, saya langsung terbayang harganya, Rp 5 miliar. Berapa ton minyak sawit mentah yang harus saya ekspor untuk mengimbangi transaksi berjalan dari masuknya mobil itu? Begitu juga kalau melihat orang yang pakai handbag Hermes. Rasanya kok enggak pantas," kata Teddy ketika melakukan wawancara khusus dengan Majalah Tempo, Rabu, 12 September 2018.

    Sebelumnya, merujuk data Bank Indonesia secara year to date rupiah telah melemah sebanyak 7,5-8 persen sejak Januari hingga 19 September 2018. Sementara itu, merujuk data RTI, secara year to date rupiah telah melemah sebanyak 9,18 persen. Paling parah pada 5 September 2018, merujuk situs resmi Bank Indonesia mencatat kurs jual rupiah mencapai level Rp 15.002 per dolar AS.

    Adapun merujuk Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, rupiah tercatat berada di level Rp 14839 per dolar AS. Sedangkan, di pasar valas, hingga Kamis, 20 September 2018 pukul 15.19 rupiah telah berhasil menguat sebanyak 0,30 persen ke level Rp 14796 per dolar AS.

    Orang terkaya di Indonesia ke 14 menurut Majalah Forbes sejak 2014 ini juga menilai bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, memiliki efek berbeda dengan masing-masing bisnis. Jika rupiah melemah tentu yang dirugikan adalah para eksportir sedangkan yang diuntungkan adalah para eksportir. Salah satu yang dirugikan, kata Teddy, misalnya adalah para importir mobil mewah seperti Lamborghini.

    Meskipun demikian, pelemahan rupiah ini tak selalu merugikan. Teddy berujar dengan rupiah melemah, ekspor jadi lebih lancar dan konten lokal lebih besar. "Jadi low currency itu bisa melindungi industri lokal," ujarnya.

    Teddy mengaku dirinya lebih senang dengan kondisi pelemahan rupiah ini karena lebih menguntungkan bisnisnya yang lebih banyak bergerak di bidang ekspor. Misalnya, bisnis PT Kirana Megatara anak usaha miliknya yang hampir 100 persen ekspor karet.

    "Jadi, saat rupiah melemah, saya lebih senang, ha-ha-ha…. Yang komplain dolar naik kan orang-orang Jawa saja. Orang-orang yang hidup dari perkebunan dan pertambangan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tertawa semua," kata dia.

    Teddy juga menilai tak ada angka ideal bagi kurs rupiah. Bahkan bila mencapai angka Rp 16 ribu per dolar AS pun tak masalah bagi dirinya. Yang penting, kata dia, adalah menjaga gejolak yang terjadi. "Mau Rp 14 ribu, mau Rp 15 ribu, mau Rp 16 ribu per dolar, enggak jadi masalah. Yang penting jangan bergejolak, karena gejolak memberi ketidakpastian," kata dia.

    BACA: Kurs Rupiah Diperkirakan Naik Turun Hingga 2020

    Teddy bahkan mengatakan rupiah yang terus melemah ini juga tak terlalu penting. Sebab, nilai kurs rupiah yang berbeda memberikan efek yang berbeda bagi masing-masing industri maupun pengusaha. Yang perlu diperhatikan adalah kestabilan nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi supaya tak membesar.

    "Mau 14 ribu atau 15 ribu, buat saya enggak penting. Yang penting stabil, jangan inflasi besar. Inflasi ini yang lebih ngeri dibanding devaluasi," kata mantan Presiden Direktur Astra Internasional ini.

    DIAS PRASONGKO | TIM MAJALAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.