Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek beras medium di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek beras medium di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras karena gudang miliknya sudah penuh. Menanggapi hal itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan urusan sewa menyewa gudang bukanlah urusannya.

    BACA: Bos Bulog Sebut Sewa Gudang TNI untuk Simpan Stok Beras

    "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rakor Menko, urusan Bulog," ujar dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, 18 September 2018.

    Saat ditanya soal solusi penuhnya gudang penyimpanan Bulog, Enggar menyerahkan semuanya kepada Bulog. "Kan bagian dari pemerintah. Kan ini minta persetujuan nih siapa yang ajuin, persetujuan impor Menko, Mendag, Mentan dan Bulog. Menetapkan izin impor, yang ditugaskan impor siapa? Bulog. Sesudah itu ada perpanjangan izin di Bulog," tuturnya.

    BACA: Amankan Harga Beras, Mendag Minta Bulog Siapkan Operasi Pasar

    Sebelumnya, Budi juga mengatakan impor beras yang diperintahkan oleh pemerintah tak sebanding dengan jumlah gudang penyimpanan Bulog. "Kalau saya penuhi ya perintah kemarin dari Menko dan Mendag bahwa impor 1 juta, mau ditaro di mana beras itu? Kecuali Mendag menyediakan gudang atau kantor beliau mau dijadikan gudang beras," ujarnya.

    Menurut Budi pemerintah tak usah memaksakan jika impor memang belum dibutuhkan. "Pelaksanaanya kan saya. Saya harus tau persis kebutuhan kayak apa situasinya kayak apa, perlu atau tidak. Jangan jadi beban," ujarnya.

    Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan produksi beras yang dihasilkan saat ini sangat besar. Oleh sebab itu, hingga akhir tahun diperkirakan belum membutuhkan impor beras


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.