Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Luar Negeri Rp 5.199 T Didominasi Pemerintah, Amankah?

image-gnews
Bank Indonesia Pastikan Utang Pemerintah Aman
Bank Indonesia Pastikan Utang Pemerintah Aman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia per Agustus 2018 menyebutkan hingga akhir semester satu tahun ini total utang luar negeri mencapai US$ 355,7 miliar. Utang luar negeri ini setara dengan Rp 5.199 triliun dengan kurs Rp 14.620 per dolar AS.

Baca: Biayai Utang di 2019, Ekonom: Pemerintah Hadapi Banyak Tantangan

Angka itu terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral US$ 179,73 miliar atau sekitar Rp 2.628 triliun dan utang swasta US$ 176 miliar atau sekitar Rp 2.573 triliun. Secara umum, utang luar negeri di kuartal kedua di 2018 ini tumbuh 5,5 persen atau melambat dibanding kuartal sebelumnya 8,9 persen.

Bank Indonesia melihat perlambatan utang luar negeri ini karena dipicu penurunan utang dari sektor pemerintah maupun swasta. "Utang dari pemerintah melambat seiring dengan pengelolaan fiskal pemerintah yang resilient di tengah tekanan global dan strategi pembiayaan yang diupayakan untuk lebih mengoptimalkan sumber dari pasar domestik," seperti dikutip dari buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per Agustus 2018, yang dikutip, Jumat, 24 Agustus 2018.

Baca: Soal Utang, Zulkifli Hasan: Sri Mulyani yang Paling Berwenang

Namun jika ditilik lebih jauh, besar utang pemerintah per Juni 2018 itu lebih besar daripada utang swasta. Pada akhir tahun 2017, utang pemerintah US$ 180,6 miliar juga lebih besar dari swasta US$ 172,3 miliar.

Tren besar utang pemerintah yang melampaui utang swasta ini juga terjadi pada 2010 dan 2011 sebesar US$ 118,62 miliar dan US$ 118,64 miliar. Sementara utang swasta pada 2010 dan 2011 sebesar US$ 83,8 miliar dan US$ 106,7 miliar.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai kondisi nilai utang pemerintah yang lebih besar melampaui utang swasta relatif lebih aman. Pasalnya, utang pemerintah masih bisa diintervensi dan dikontrol. "Berbeda dengan utang swasta," katanya ketika dihubungi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fithra mencontohkan pada tahun 1990-an ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, utang swasta yang mendominasi total utang luar negeri. Kondisi makin parah karena saat itu rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB mencapai 60 persen.

Lebih jauh Fithra menyebutkan rasio utang aman terhadap PDB di kisaran 30 persen. "Saat ini rasio utang terhadap PDB berkisar 34 persen, masih sangat wajar," katanya.

Bank sentral juga menilai struktur utang total pada kuartal kedua tahun 2018 tetap terkendali dalam level yang sehat. Selain karena rasio utang luar negeri terhadap PDB stabil di kisaran 34 persen, tapi juga karena rasio itu masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Berdasarkan jangka waktu, struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal kedua tahun ini tetap didominasi utang luar negeri berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,6 persen dari total utang luar negeri.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah terus memantau perkembangan utang luar negeri dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran utang luar negeri dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

SUHAIMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

19 jam lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

21 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

1 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

1 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.


Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

1 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.


Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (ke tiga kiri) bersama Senior Deputi BI Destry Damayanti (ketiga kanan) dan jajaran Deputi BI (kiri-kanan) Aida S. Budiman, Doni Primanto Joewono, Juda Agung dan Filianingsih Hendarta saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. Suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate (BI7DRRR) naik menjadi 6 persen. Tempo/Tony Hartawan
Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

1 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG ambruk 2,15% ke posisi 7.130,27. Selang 12 menit setelah dibuka, IHSG berhasil memangkas koreksinya sedikit menjadi anjlok 2,06% menjadi 7.136,796. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.


Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.


Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

1 hari lalu

Alipay Wallet. REUTERS
Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.