Soal Utang, Zulkifli Hasan: Sri Mulyani yang Paling Berwenang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani. dok.TEMPO

    Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selalu menyalahkan pengelolaan utang ke pemerintahan sebelumnya. Zulkifli mengingatkan bahwa Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Baca: Rizal Ramli: Sri Mulyani Hanya Berani Debat dengan Zulkifli Hasan

    "Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya," kata dia seperti dikutip dari status akun Facebook resminya, Kamis, 23 Agustus 2018. "Kenapa sekarang malah sibuk salahkan periode sebelumnya?"

    Sebenarnya, Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani sama-sama pernah menjadi pembantu SBY. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dari 2005 sampai 2010. Sedangkan, Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan dari 2009 sampai 2014. Tapi Zulkifli berkilah, "Saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang utang."

    Baca: Sri Mulyani Vs Zulkifli Hasan, Ini Fakta Soal Utang Pemerintah

    Perdebatan soal utang antara keduanya bermula saat Zulkifli menyampaikan pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis, 16 Agustus 2018. Zulkifli menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun.

    Sri Mulyani tak terima dengan tudingan itu. "Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari status Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018. Merujuk pada posisi utang per akhir Desember 2017, kata dia, maka pembayaran pokok utang pada 2018 sebesar Rp 396 triliun.

    "Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," tutur Sri Mulyani.

    Pidato Zulkifli ini memang juga menuai kritik lantaran posisinya saat itu sebagai Ketua MPR, bukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang jadi oposisi. Tapi menurut Zulkifli, ia memiliki tugas konstitusional menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan pada pemerintah. "Untuk memastikan anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat," ujarnya.'

    Simak berita menarik lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.