Sri Mulyani kemudian mempertanyakan sikap Zulkifli Hasan. Sebab, Zulkifli tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya meski pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di masa lalu.
Pemerintah Awasi Utang Swasta
Sementara itu, jika disandingkan dengan alokasi dana desa, Sri Mulyani menilai argumen Zulkifli tidak tepat. Ia menuturkan dana desa baru dimulai pada 2015, sebabnya perbandingan harus dilakukan dengan utang pemerintah tahun itu. "Jadi sebaiknya bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, pada 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, dan pada 2019 akan menurun lagi menjadi 5,7 kali. "Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang," katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengkritik sikap Zulkifli Hasan yang dianggap membuat pernyataan menyesatkan kepada rakyat di forum yang terhormat. "Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar," tuturnya.
Baca: Rasio Utang Terhadap PDB Terus Naik, Ini Rencana Sri Mulyani
Lebih jauh Sri Mulyani menjamin pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. "Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara," katanya.
