TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan terkait utang pemerintah yang disampaikan pada sidang tahunan MPR, Kamis pekan lalu bernilai politis. Tak hanya itu, pidato tersebut dinilai menyesatkan.
Baca: Tanggapi Prabowo, Sri Mulyani: Wajar Gaji PNS 2019 Naik
"Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari status Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.
Hingga berita ini ditulis, tercatat 5.900 orang yang merespons dengan mengklik emoji status Facebook Sri Mulyani tersebut. Sementara 1.150 orang yang membubuhkan komentar dan status tersebut sudah dibagikan sebanyak 4.000 kali.
Zulkifli Hasan pada Kamis pekan lalu dalam pidatonya itu menyebut utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun tidak wajar. Menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan merujuk posisi utang per akhir Desember 2017, maka pembayaran pokok utang pada 2018 sebesar Rp 396 triliun. "Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun sebagai instrumen untuk mengelola arus kas. "Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" kata dia.
Selain itu, kata Sri Mulyani, jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan maka perhitungan Zulkifli salah. Pasalnya, pembayaran pokok utang pemerintah pada 2018 sebesar Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun sehingga perbandingannya tidak mencapai enam kali lipat. "Perbandingannya turun 3,68 kali," ucapnya.
