Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Efisiensi Anggaran, PUPR: Infrastruktur Jalan Terus, Tak Direm

Reporter

image-gnews
Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel
Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan hingga hari ini tidak ada instruksi khusus kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Hal itu karena kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99 persen. “Tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm,” kata Widiarto, di Jakarta 10 Agustus 2018.

BACA: Gempa Lombok, PUPR Akan Bangun Kembali 3.500 Rumah yang Rusak

Widiarto menjelaskan, di antara kandungan lokal dalam komponen infrastruktur, baja merupakan salah satu yang masih diimpor. Namun itu pun sedikit sekali karena hanya untuk profil baja khusus.

“Pada 2018, komponen utama pembangunan infrastruktur totally dari kita, khususnya semen, termasuk beton pracetak dari kita semua. Jadi kami tidak ada pengaruh dari impor barang, sehingga tidak ada instruksi penundaan,” katanya.

BACA: PUPR: Seluruh Komponen Pembangunan Tol Berasal dari Dalam Negeri

Widiarto mengatakan, terkait TKDN di Perpres 16/2016 tentang Pengadaan Barang Jasa, ada amanat untuk memberi reward bagi peserta tender dengan kandungan lokal dengan nilai tertentu. “Sehingga itu diperhitungkan dalam penawarannya supaya tidak ada ketergantungan impor, sedangkan minimal TKDN itu 25 persen,” ujarnya.

Menurut Widiarto, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang paling besar, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi tumpuan pembangunan, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk 2018, PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 107 triliun, dan pada 2019, akan naik menjadi Rp110 triliun. Dengan total anggaran tersebut, Widiarto mengakui, pihaknya memang akan melakukan efisiensi, khususnya terkait dengan belanja anggaran.

Ada tiga jenis belanja anggaran di Kementerian PUPR, yaitu belanja barang operasional, belanja non operasional, dan belanja yang berkarakter modal. Dalam rangka efiesiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif.

“Untuk 2019 berusaha untuk shifting belanja barang non operasional, ke belanja yang lebih produktif, jumlahnya sebanyak Rp 4 triliun yang akan di-refocusing ke belanja modal dan berkarakter modal, dan ini yang memang akan diperbesar” kata Widiarto. Contoh belanja berkarakter modal, infrastuktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya.

Sedangkan belanja yang akan cenderung dikurangi yaitu belanja barang non operasional, yakni berupa studi, kajian, workshop. “Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen,” ia menambahkan.

Widiarto mengatakan, total persentase belanja modal PUPR pada 2018 mencapai angka 81 persen, sedangkan pada 2019 meningkat hingga 83 persen.

MAWARDAH I MARTHA WARTA S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

15 jam lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


Menteri PUPR Basuki Pamer Teknologi Irigasi Saat Berkunjung ke Uzbekistan, Tawarkan Kemitraan Proyek Air

16 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 24 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Bayu Pratama
Menteri PUPR Basuki Pamer Teknologi Irigasi Saat Berkunjung ke Uzbekistan, Tawarkan Kemitraan Proyek Air

Menteri PUPR Basuki menawarkan peluang kerjasama proyek bidang sumber daya air saat bersambang ke Uzbekistan dan Tajikistan.


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

19 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Samuel Sekuritas: IHSG Kembali Melemah, Ditutup di Level 6.843,3

21 jam lalu

Layar pergerakan Indexs Harga Saham Gabungan atau IHSG di Gedung Busa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 16 September 2022. IHSG ditutup terkoreksi di level 7.168 pada perdagangan akhir pekan Jumat. Tempo/Tony Hartawan
Samuel Sekuritas: IHSG Kembali Melemah, Ditutup di Level 6.843,3

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG masih kembali melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG menutup sesi di level 6.843,3 atau -0.17 persen.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

22 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya ingin mengajukan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia mengaku sungkan. Apa alasannya?


Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim layanan air minum mencapai 92 persen.


Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Minta Tambahan Anggaran Rp 117 miliar, KPK Sebut Akan Digunakan untuk Ini

1 hari lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024.  Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Minta Tambahan Anggaran Rp 117 miliar, KPK Sebut Akan Digunakan untuk Ini

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pagu indikatif KPK untuk tahun 2025 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.


KPK Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 1,3 Triliun untuk 2025

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
KPK Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 1,3 Triliun untuk 2025

Nawawi menyampaikan bahwa pagu indikatif KPK untuk tahun 2025 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.