Efisiensi Anggaran, PUPR: Infrastruktur Jalan Terus, Tak Direm

Reporter

Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan hingga hari ini tidak ada instruksi khusus kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Hal itu karena kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99 persen. “Tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm,” kata Widiarto, di Jakarta 10 Agustus 2018.

BACA: Gempa Lombok, PUPR Akan Bangun Kembali 3.500 Rumah yang Rusak

Widiarto menjelaskan, di antara kandungan lokal dalam komponen infrastruktur, baja merupakan salah satu yang masih diimpor. Namun itu pun sedikit sekali karena hanya untuk profil baja khusus.

“Pada 2018, komponen utama pembangunan infrastruktur totally dari kita, khususnya semen, termasuk beton pracetak dari kita semua. Jadi kami tidak ada pengaruh dari impor barang, sehingga tidak ada instruksi penundaan,” katanya.

BACA: PUPR: Seluruh Komponen Pembangunan Tol Berasal dari Dalam Negeri

Widiarto mengatakan, terkait TKDN di Perpres 16/2016 tentang Pengadaan Barang Jasa, ada amanat untuk memberi reward bagi peserta tender dengan kandungan lokal dengan nilai tertentu. “Sehingga itu diperhitungkan dalam penawarannya supaya tidak ada ketergantungan impor, sedangkan minimal TKDN itu 25 persen,” ujarnya.

Menurut Widiarto, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang paling besar, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi tumpuan pembangunan, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja.

Untuk 2018, PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 107 triliun, dan pada 2019, akan naik menjadi Rp110 triliun. Dengan total anggaran tersebut, Widiarto mengakui, pihaknya memang akan melakukan efisiensi, khususnya terkait dengan belanja anggaran.

Ada tiga jenis belanja anggaran di Kementerian PUPR, yaitu belanja barang operasional, belanja non operasional, dan belanja yang berkarakter modal. Dalam rangka efiesiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif.

“Untuk 2019 berusaha untuk shifting belanja barang non operasional, ke belanja yang lebih produktif, jumlahnya sebanyak Rp 4 triliun yang akan di-refocusing ke belanja modal dan berkarakter modal, dan ini yang memang akan diperbesar” kata Widiarto. Contoh belanja berkarakter modal, infrastuktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya.

Sedangkan belanja yang akan cenderung dikurangi yaitu belanja barang non operasional, yakni berupa studi, kajian, workshop. “Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen,” ia menambahkan.

Widiarto mengatakan, total persentase belanja modal PUPR pada 2018 mencapai angka 81 persen, sedangkan pada 2019 meningkat hingga 83 persen.

MAWARDAH I MARTHA WARTA S






Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

2 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

9 jam lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

11 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

14 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

16 jam lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

1 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

1 hari lalu

PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan perkembangan minat investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

1 hari lalu

Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2022-2024.