"

Efisiensi Anggaran, PUPR: Infrastruktur Jalan Terus, Tak Direm

Reporter

Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel
Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan hingga hari ini tidak ada instruksi khusus kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Hal itu karena kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99 persen. “Tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm,” kata Widiarto, di Jakarta 10 Agustus 2018.

BACA: Gempa Lombok, PUPR Akan Bangun Kembali 3.500 Rumah yang Rusak

Widiarto menjelaskan, di antara kandungan lokal dalam komponen infrastruktur, baja merupakan salah satu yang masih diimpor. Namun itu pun sedikit sekali karena hanya untuk profil baja khusus.

“Pada 2018, komponen utama pembangunan infrastruktur totally dari kita, khususnya semen, termasuk beton pracetak dari kita semua. Jadi kami tidak ada pengaruh dari impor barang, sehingga tidak ada instruksi penundaan,” katanya.

BACA: PUPR: Seluruh Komponen Pembangunan Tol Berasal dari Dalam Negeri

Widiarto mengatakan, terkait TKDN di Perpres 16/2016 tentang Pengadaan Barang Jasa, ada amanat untuk memberi reward bagi peserta tender dengan kandungan lokal dengan nilai tertentu. “Sehingga itu diperhitungkan dalam penawarannya supaya tidak ada ketergantungan impor, sedangkan minimal TKDN itu 25 persen,” ujarnya.

Menurut Widiarto, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang paling besar, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi tumpuan pembangunan, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja.

Untuk 2018, PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 107 triliun, dan pada 2019, akan naik menjadi Rp110 triliun. Dengan total anggaran tersebut, Widiarto mengakui, pihaknya memang akan melakukan efisiensi, khususnya terkait dengan belanja anggaran.

Ada tiga jenis belanja anggaran di Kementerian PUPR, yaitu belanja barang operasional, belanja non operasional, dan belanja yang berkarakter modal. Dalam rangka efiesiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif.

“Untuk 2019 berusaha untuk shifting belanja barang non operasional, ke belanja yang lebih produktif, jumlahnya sebanyak Rp 4 triliun yang akan di-refocusing ke belanja modal dan berkarakter modal, dan ini yang memang akan diperbesar” kata Widiarto. Contoh belanja berkarakter modal, infrastuktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya.

Sedangkan belanja yang akan cenderung dikurangi yaitu belanja barang non operasional, yakni berupa studi, kajian, workshop. “Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen,” ia menambahkan.

Widiarto mengatakan, total persentase belanja modal PUPR pada 2018 mencapai angka 81 persen, sedangkan pada 2019 meningkat hingga 83 persen.

MAWARDAH I MARTHA WARTA S








Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta

14 jam lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembiayaan infrastruktur sektor air selama ini banyak bergantung pada pembiayaan pemerintah.


Tanggapi Banjir di IKN, Otorita IKN: Kami Sedang Bangun Infrastruktur untuk Mitigasi

14 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Tanggapi Banjir di IKN, Otorita IKN: Kami Sedang Bangun Infrastruktur untuk Mitigasi

Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyebut banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah IKN, disebabkan hujan di bagian hulu.


Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa 2 Orang BAKTI

3 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI I Ketut Sumedana saat pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa 2 Orang BAKTI

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dugaan korupsi BTS Kominfo.


Anak Usaha Indika Energy Bersiap Kembangkan Kawasan Industri di Patimban

4 hari lalu

Pekerja memasukan kendaraan ke dalam Kapal MV Fujitrans saat ekspor perdana di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat 17 Desember 2021. PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) yang secara resmi menjadi pengelola Pelabuhan Patimban melakukan ekspor perdana kendaraan sebanyak 1.209 unit ke Filipina. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Anak Usaha Indika Energy Bersiap Kembangkan Kawasan Industri di Patimban

Pelabuhan Patimban belum bisa disandari oleh kapal pengangkut peti kemas karena membutuhkan pendalaman alur pelayaran.


Jawa Barat Gandeng 17 Korporasi Garap Infrastruktur dan Transportasi

4 hari lalu

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, investor tertarik memilih Jabar untuk berinvestasi karena Jabar memiliki kelebihan di bidang infrastruktur yang mumpuni dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi.
Jawa Barat Gandeng 17 Korporasi Garap Infrastruktur dan Transportasi

Ridwan Kamil mengatakan agar Jasa Sarana sebagai wajah dari BUMD infrastruktur untuk gerak cepat mengakselerasi pembangunan jalan.


Kementerian PUPR Sebut Pembangunan IKN dengan Konstruksi Berkelanjutan

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kanan) berbincang dengan pekerja saat meninjau pembangunan kawasan Kantor Kementerian Koordinator di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 21 Februari 2023. Pembangunan bangunan gedung dan kawasan Kantor Kemenko telah mencapai tahapan
Kementerian PUPR Sebut Pembangunan IKN dengan Konstruksi Berkelanjutan

Kementerian PUPR menginstruksikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara memenuhi persyaratan konstruksi berkelanjutan.


Sri Mulyani Soroti Penggantian Pagar Puskesmas Masuk Anggaran Penanganan Stunting

5 hari lalu

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Soroti Penggantian Pagar Puskesmas Masuk Anggaran Penanganan Stunting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti adanya item penggantian pagar puskesmas dalam alokasi anggaran penanganan stunting.


Beberkan Titik Rawan Korupsi di Proyek Tol, KPK Minta PUPR Perbaiki 4 Hal

7 hari lalu

Foto udara gerbang tol Keramasan di Desa Ibul Besar III, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Jumat 18 Desember 2020. Pengelola Jalan Tol Trans Sumatera ruas Kayu Agung - Palembang membuka gerbang Tol Keramasan agar dapat dilalui secara fungsional selama libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Beberkan Titik Rawan Korupsi di Proyek Tol, KPK Minta PUPR Perbaiki 4 Hal

KPK menyebutkan ada empat hal yang mendesak harus segera dibenahi Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan pembangunan jalan tol. Apa saja?


LPS: Pemerataan Digitalisasi Ekonomi Dapat Kurangi Biaya Distribusi

9 hari lalu

Lana Soelistianingsih. wikipedia
LPS: Pemerataan Digitalisasi Ekonomi Dapat Kurangi Biaya Distribusi

Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menyebut perbaikan infrastruktur digital dapat mengurangi tingginya biaya ekonomi.


E-Katalog Kuartal I 2023 Berisi 3,4 Juta Produk, LKPP: Sektor Kontruksi Paling Berkontribusi

10 hari lalu

Logo LKPP.
E-Katalog Kuartal I 2023 Berisi 3,4 Juta Produk, LKPP: Sektor Kontruksi Paling Berkontribusi

LKPP menyebut jumlah produk tayang pada Katalog Elektronik mencapai 3,4 juta pada akhir kuartal I Tahun Anggaran (TA) 2023.