Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta- Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo, mengatakan pengurangan impor dalam pembangunan, akan diberlakukan dalam proyek-proyek yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. "Ini contoh ekstrimnya di daerah terpencil yang tidak menggerapak ekonomi," ujar dia di Hotel Mandarin Oriental, Selasa, 7 Agustus 2018.
BACA: Prabowo Klaim Kemiskinan Naik 50 Persen, Bappenas: Lihat Data Ya
Bambang menjelaskan maksud dari proyek tersebut ialah proyek kecil yang tidak memiliki dampak ekonomi yang besar. Namun, dia masih enggan untuk memerinci proyek infrastruktur di daerah mana saja yang akan dihentikan.
Impor untuk pembangunan infrastruktur masih akan tetap dilakukan, tetapi Bappenas akan menyortir berdasarkan kebutuhan. "Pilihannya impor yang banyak memberikan dampak besar ke ekonomi," ucap dia.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta bawahannya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini. “Harus detail, mana barang yang bersifat strategis dan mana yang perlu kita stop dulu, kurangi, atau turunkan,” kata dia dalam rapat di Istana Bogor.
Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Menurut dia, jika evaluasi proyek “padat impor” sukses, devisa yang dapat dihemat mencapai US$ 21 juta setiap hari.
BACA: Rokok Jadi Faktor Pengaruhi Kemiskinan, Ini Kata Bappenas
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama 2018 dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Komponen impor tertinggi adalah bahan baku untuk proyek infrastruktur, di antaranya impor besi baja, yang meningkat 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik, yang naik 28 persen pada Mei 2018 lalu.
Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada kinerja keuangan badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar. Data Kementerian BUMN menyebutkan utang perusahaan negara yang berhubungan dengan jalan tol naik 54,05 persen pada 2014-2017, diikuti dengan pertumbuhan aset dan ekuitas masing-masing 53,29 persen dan 51,17 persen.
Baca berita tentang Bappenas lainnya di Tempo.co.
