TEMPO.CO, Jakarta - Meski tingkat kemiskinan sudah turun hingga menjadi level satu digit, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pekerjaan pemerintah belum selesai.
Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
Pasalnya, menurut Bambang, pemerintah tetap terus mengupayakan pemberdayaan ekonomi agar penduduk yang masuk kategori rentan miskin agar tidak kembali jatuh miskin. Keluarga yang masuk kategori rentan miskin itu adalah yang sudah keluar dari batas garis kemiskinan, tapi belum sepenuhnya aman.
"Ada yang keluarnya (dari garis kemiskinan), cuma naik di atasnya sedikit, ada yang sudah jauh. Kalau sudah jauh itu relatif aman, tapi yang dekat-dekat ini yang kita sebut sebagai rentan miskin," ujar Bambang di Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.
Baca: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Turun, Ekonom Pertanyakan Hal Ini
Bambang menjelaskan, penduduk rentan miskin adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Pemerintah fokus agar penduduk rentan miskin ini tidak kembali berada di bawah garis kemiskinan.
Oleh karena itu pemerintah menyiapkan sejumlah langkah supaya penduduk rentan miskin ini tidak kembali menjadi miskin. "Solusinya yaitu berbagai bantuan ini diberikan sampai 40 persen tadi," tutur Bambang. "Misalkan BPJS Kesehatan 40 persen sampai income terendah, jadi mereka masih dapat."
Selain itu, kata Bambang, penduduk rentan miskin ini akan dapat prioritas bantuan pendidikan meskipun mereka tak lagi berhak mendapat bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). "Untuk keluarga seperti ini maka yang paling penting pemberdayaan ekonomi," ucapnya.
Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud Bambang terdiri atas dua hal yakni lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Lapangan kerja sendiri harus diciptakan dan tidak cukup hanya dari anggaran pemerintah, namun juga harus dari investasi. "Satu lagi, supaya orang ini bisa bekerja, kalau bisa pendidikannya sudah sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja," ujar Bambang.
Adapun dorongan pemerintah untuk memberi kemudahan berusaha dengan cara memberikan akses pasar, kredit mikro dan juga kemitraan. Hal tersebut ditujukan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa mandiri di masa datang.
Jadi, kata Bambang, intinya semua program pemberdayaan ekonomi harus kita fokuskan agar yang rentan miskin tidak kembali miskin. "Dan satu kelebihannya dari program-program pemberdayaan ekonomi ini yaitu sekaligus mengurangi ketimpangan karena ia menciptakan pengusaha-pengusaha baru meski dari level mikro dan kecil, menjadi lebih banyak," tuturnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.
Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat kemiskinan turun hingga 9,82 persen. "Maret 2018 pertama kalinya persentase kemiskinan satu digit, ini terendah," katanya.
ANTARA | HENDARTYO HANGGI
