TEMPO.CO, Makassar - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pengembangan industri keuangan syariah harus dimulai dari pembangunan industri halal di sektor riil. Menurut Bambang, masih pasifnya Indonesia menjadi pemain industri di sektor riil, terutama di sektor industri halal, menjadi salah satu latar belakang masih stagnannya industri keuangan syariah di dalam negeri.
“Kalau pelaku usaha lebih banyak lari ke (pembiayaan) konvensional, akibatnya, banyak perbankan syariah yang kualitas kreditnya kemudian menjadi tidak bagus sehingga tidak mampu memperbaiki kelangsungan industri syariah itu sendiri,” katanya di sela The 3rd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Makassar, Kamis, 5 Juli 2018.
Baca juga: Keuangan Syariah Bakal Dikembangkan ke Sektor Riil
Padahal, jika pemain industri halal -- pelaku UMKM -- semakin besar, Bambang meyakini permintaan terhadap produk keuangan syariah akan meningkat.
World Economic Forum pada 2015 mencatat, terdapat gap pembiayaan yang terjadi di tengah pelaku UMKM senilai US$2 triliun. Sementara potensi pasar dari industri halal dunia bakal mencapai US$3 triliun pada 2022.
Adapun total aset industri keuangan syariah mencapai US$2,2 triliun pada 2016 dengan ekspektasi tumbuh menjadi US$3,8 triliun pada 2022.
Untuk mengembangkan industri keuangan syariah, Bambang mengatakan sektor riil yang berbasis industri halal seperti makanan, fesyen, dan perjalanan harus memperbaiki kualitasnya. Salah satu strateginya adalah mengembangkan industri fintech.
Menurut Bambang, fintech sangat berpeluang untuk mencetak wirausaha lebih banyak, baik dari wirausaha fintech itu sendiri atau pelaku usaha dari produknya.
Fintech terbukti telah membawa perubahan dalam proses intermediasi, mendistribusikan dana lebih cepat, lebih efisien, dan meningkatkan inklusi keuangan.
“Oleh karenanya, sektor riil membutuhkan intermediasi pembiayaan yang lebih efisien dan inovatif. Fintech telah mendukung peningkatan ekonomi digital,” katanya.
Saat ini, kata Kepala Bappenas tersebut, pemerintah telah membentuk sejumlah program untuk mendukung akses keuangan, khususnya di wilayah mikro, seperti Bank Wakaf Mikro. Dengan demikian, diharapkan program tersebut tak hanya dapat meningkatkan jumlah pelaku UMKM, tetapi juga akses mereka terhadap pinjaman keuangan berbasis syariah.
