Bayar Lebih Mahal, 38 Persen Pengguna Tol JORR Jarak Dekat Rugi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja Batalkan Rencana Blokir Tol JORR

    Pekerja Batalkan Rencana Blokir Tol JORR

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui penerapan sistem integrasi pembayaran pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) merugikan sekelompok pengguna. Ada 38 persen pengguna jalan yang akan membayar lebih mahal. 

    "Ini pengguna jarak dekat," kata Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Arie Setiadi Moerwanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 23 Juni 2018. Pernyataan ini disampaikan di tengah polemik ihwal penerapan integrasi yang masih terus berlangsung.

    Simak: Kementerian PUPR Tunda Kenaikan Tarif di Tol JORR

    Meski begitu, jumlah pengguna jalan yang diuntungkan jauh lebih besar, yaitu 61 sampai 62 persen. Kelompok ini, kata Arie, merupakan pengguna jalan tol jarak jauh yang biasa melakukan pembayaran tol lebih dari satu kali. "Untung karena membayar tarif yang lebih murah dari sebelumnya."

    Sebelumnya, penerapan integrasi jalan tol resmi ditunda untuk kedua kalinya pada 20 Juni 2018 karena diklaim masih minim sosialisasi. Rencana efisiensi pembayaran tarif tol ternyata kadung dianggap masyarakat sebagai kenaikan tarif tol semata.

    Simak: PUPR Integrasikan Pembayaran Tarif 4 Ruas Tol

    Efisiensi pembayaran ini telah disampaikan PUPR melalui daftar tarif baru bagi pengguna jalan tol. Perincian tarif Jalan Tol JORR pasca-integrasi adalah kendaraan golongan 1 Rp 15 ribu. Lalu kendaraan golongan 2 dan 3 Rp 22.500. Terakhir, golongan 4 dan 5 sebesar Rp 30 ribu.

    Arie menambahkan, keberadaan jalan tol seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jarak jauh dan angkutan logistik. Pengguna jarak dekat bisa melintas di jalan arteri yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.

    Simak: Tol Becakayu Segera Terhubung dengan Tol JORR

    Selain itu, kata Arie, integrasi Jalan Tol JORR tidak dilakukan untuk menggenjot pendapatan pengelola jalan tol atau Badan Urusan Jalan Tol (BUJT). Terlebih, pendapatan dari BUJT tetap rutin dilaporkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai transparansi bagi masyarakat. "Integrasi ini untuk meningkatkan pelayanan pengguna jalan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?