TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan merilis angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sampai 30 April 2018, sebesar Rp 55,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka ini paling sehat dalam empat tahun terakhir.
"Dilihat dari sisi realisasi defisit APBN, kondisi realisasi APBN 2018 sampai dengan April 2018 merupakan yang paling sehat dan seimbang dalam empat tahun terakhir (untuk periode yang sama)," ujar Sri Mulyani di kantornya, Kamis, 17 Mei 2018.
Baca: Ini Alasan Sri Mulyani Sebut Kinerja Realisasi APBN Cukup Baik
Indikasi tersebut, ujarnya, ditunjukkan dengan perbandingan realisasi defisit anggaran sebesar 0,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 55,12 triliun (keseimbangan primer sebesar Rp 24,19 triliun), turun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni 0,53 persen
terhadap PDB atau Rp 72,17 triliun (keseimbangan primer sebesar Rp3,74 triliun).
Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp 188,71 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp 133,59 triliun. "Angka ini menunjukkan konsistensi pemerintah menjaga APBN secara hati-hati, namun tetap efektif mendukung perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, realisasi pendapatan negara per 30 April sebesar Rp 527,8 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 526,8 triliun.
Pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan yang merupakan gabungan dari pajak dan bea cukai sudah mencapai Rp 416,9 triliun atau sudah 25,8 persen dari target Rp 1.618,1 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 109,9 triliun atau sudah 39,9 persen dari target Rp 275,4 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari hibah yang sebesar Rp 1,0 triliun atau sudah 83,2% dari target Rp 1,2 triliun.
"Penerimaan negara sampai akhirnya April 2018 mengalami perbaikan yang cukup signifikan, begitu juga di belanja dan pembiayaan," ujar dia.
Sedangkan untuk belanja negara mencapai Rp 582,9 triliun atau sudah 26,3 persen dari target Rp 2.220,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 331 triliun atau sudah 22,8 persen dari target Rp 1.454,5 triliun. Di mana ada belanja K/L mencapai Rp 165,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 165,1 triliun.
Kemudian, belanja yang berasal dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 251,9 triliun atau baru 32,9 persen dari target Rp 766,2 triliun. "Angka ini tetap konsisten. Jadi kalau ada yang mengatakan, pemerintahan tidak mengelola keuangan negara dengan tidak baik, itu tidak benar," tutur Sri Mulyani.
