TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana melakukan rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) minggu depan untuk membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran.
"Rapat dengan Kominfo hari Selasa (10 April 2018)," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai rapat koordinasi membahas RUU Penyiaran di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 April 2018.
Hari ini, rapat koordinasi dilakukan antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan Komisi I DPR, dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR secara tertutup. Salah satu kesimpulan dari rapat yakni mengagendakan pertemuan dengan Kominfo.
"Nanti teknis, ya kita minta keterangan Pemerintah (Kominfo)," kata Fadli.
Simak: RUU Penyiaran Diminta Segera Selesai Tahun Ini
Fadli mengatakan saat ini sejumlah perdebatan pada RUU tersebut telah mengerucut, khususnya tentang penerapan sistem penggunaan frekuensi penyiaran (multipleksing) atau mux. Namun, Fadli belum menegaskan sistem mana yang telah disepakati.
"Pokoknya semua pihak harus mendapatkan keadilan, win-win solution" ujarnya.
Sebelumnya, perbedaan yang paling mencuat dari RUU inisiatif DPR itu yakni tentang jenis penerapan frekuensi antara single mux, multi mux atau hybrid. Pada single mux, penggunaan frekuensi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Pada multi mux, penggunaan berada oleh banyak pemegang lisensi, swasta hingga pemerintah. Sedangkan hybrid frekuensi nantinya akan dijatah untuk pemerintah dan swasta.
"Komisi I sudah mengambil single mux, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hybrid karena ini juga menghargai investasi yang sudah dilakukan banyak perusahaan TV swasta dan sebagainya," kata Fadli.
Fadli mengatakan pembahasan RUU yang mangkrak lebih dari satu tahun tersebut merupakan hal yang biasa. Fadli mengatakan subtansi pembahasan tidak boleh meleset.
Kedepan, setalah rapat dengan Kominfo, Fadli menargetkan secepatnya membawa RUU Penyiaran ke Badan Musyawarah Dewan. "Kalau bisa masa sidang ini ya masa sidang ini, ruang perbedaannya tinggal sedikit lagi," kata politikus Gerindra itu.
