Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Boediono: Pemerintah Bisa Belajar ke Orba Soal Kebijakan Ekonomi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Mantan Wakil Presiden RI Boediono menyampaikan paparannya dalam Indonesia Economic Outlook 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Wakil Presiden RI Boediono menyampaikan paparannya dalam Indonesia Economic Outlook 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono mengatakan, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pemerintah Orde Baru (Orba) khususnya soal efektifitas kebijakan ekonomi.

"Bagi kita sekarang sangat penting untuk kita menanyakan apa yang positif untuk dipelajari. Tidak harus kita kembali ke masa Orba. Kita punya situasi yang sangat berbeda sekarang," kata Boediono dalam sambutannya di acara peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2017 di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Menurut Boediono, pada zaman Orba indikator sosial ekonomi Indonesia sangat baik. Hampir selama 30 tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen tiap tahunnya. Rasio Gini, kata dia, juga cukup stabil pada angka 30-35 persen.

"Indikator sosial lain seperti pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan kala itu," tutur dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan hal tersebut dapat dicapai karena adanya kontinuitas dalam konsepsi dan pelaksanaan suatu kebijakan perekonomian pada masa Orba. Selain itu, ada fokus dan koherensi yang jelas dari kebijakan tersebut, sehingga muncul kebijakan ekonomi yang efektif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Boediono menyebut, meski dalam situasi politik yang berbeda, aspek kontinuitas, adanya fokus dan koherensi, serta rasionalitas dalam menerapkan kebijakan ekonomi dapat diadaptasi oleh pemerintah saat ini.

"Tidak perlu kembali ke masa lampau (Orba), tapi pasti ada cara untuk menerapkan aspek-aspek itu ke dalam sistem sosial politik saat ini," ucap dia.

Meski begitu, menurut Boediono, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini sudah sangat baik. Dilihat dari naiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun, katanya.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

32 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

6 Desember 2023

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur


Cerita Ganjar Bertemu dengan Boediono dan Romo Magnis, Diberi Wejangan Pengembangan Ekonomi hingga..

24 November 2023

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) bertemu dengan Wakil Presiden ke-11 Boediono (kanan) di kediaman Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023. Ganjar menyebut pertemuan itu bukan untuk menggalang dukungan, tetapi belajar kepada Boediono tentang pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, kondisi dunia yang berubah, dan program yang bisa dijalankan.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita Ganjar Bertemu dengan Boediono dan Romo Magnis, Diberi Wejangan Pengembangan Ekonomi hingga..

Ganjar Pranowo pada hari ini bertemu dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan Romo Magnis. Apa saja yang dibicarakan?


Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kiri) menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Periode 2009-2014 Boediono (kanan). Keduanya tampak bersalaman usai melakukan pertemuan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, Jumat, 24 November 2023. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

Boediono mengatakan pertemuan bersama Ganjar hanya berbicara soal pengalamannya selama berada di pemerintahan sejak orde baru.


Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Tokoh Intelektual Franz Magnis-Suseno (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

Ganjar Pranowo menganggap Romo Magnis sebagai tokoh agama dan intelektual.


PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

5 November 2023

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

Ihwal tudingan Prabowo-Gibran adalah pasangan Neo-Orba, Habiburokhman Gerindra mengatakan memiliki sikap politik untuk menolak kampanye negatif.


Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki saat usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi


Spoer Mengkritik Rezim Lewat Lagu Dasamuka hingga Mars Pemuda

28 September 2023

Spoer saat pentas di Magelang pada tahun 2000. Foto Dok. Spoer.
Spoer Mengkritik Rezim Lewat Lagu Dasamuka hingga Mars Pemuda

Lagu andalan Spoer berjudul "Dasamuka" yang diambil dari nama tokoh pewayangan berwatak antagonis.


Spoer, Kisah 25 Tahun Kelompok Musisi Jalanan yang Lahir Zaman Orba

28 September 2023

Acara bertajuk #25TAHUNREFORMASI
Spoer, Kisah 25 Tahun Kelompok Musisi Jalanan yang Lahir Zaman Orba

Dalam usia 25 tahun, Spoer merayakannya dengan manggung di halaman Gedung Kuliah Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Koalisi Sipil Sebut Pelaku Kejahatan HAM di Masa Orba Tak Pantas Maju Jadi Capres

31 Agustus 2023

Ilustrasi penyanderaan / sandera / penculikan. Shutterstock
Koalisi Sipil Sebut Pelaku Kejahatan HAM di Masa Orba Tak Pantas Maju Jadi Capres

Koalisi Korban dan Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengungkit soal pelaku kejahatan HAM di masa Orba. Menurutnya, pelaku tak berhak jadi capres.