JK Minta Dana Haji Digunakan untuk Investasi di Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Investasi yang dilakukan ini dengan memanfaatkan dana haji.

    "Dana yang dibayarkan melalui setoran itu kan terkumpul sekitar Rp 102,5 triliun, itu bisa diinvestasikan kepada instrumen investasi di Arab Saudi maupun Indonesia. Tapi fokus kami di Arab Saudi karena arahan Pak Wapres," kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu setelah menemui Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.

    Baca: Trump Tabuh Genderang Perang Dagang, JK: Indonesia Siap Balas

    JK, kata Anggito, meminta agar BPKH berinvestasi di Arab Saudi karena peluang yang cukup tinggi untuk mendapatkan nilai manfaat. Apalagi saat ini banyak jemaah Indonesia yang melakukan umrah.

    "Dan waktu umrah itu sembilan bulan. Jadi sepuluh tahun itu kalau kita berinvestasi di Arab Saudi bisa dimanfaatkan dan mendapatkan return atau nilai manfaat," tutur Anggito. Selain jumlah jemaah Indonesia yang cukup besar, investasi di Arab Saudi bertujuan menghindarkan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang.

    Rencananya, Anggito mengatakan BPKH akan melakukan kerja sama dengan Islamic Development Bank di Jeddah, untuk memulai investasi. Kerja sama yang akan tertuang dalam framework agreement itu terkait dengan penempatan dana, pengiriman daging, dam (denda yang harus dibayar bagi jemaah haji), dan investasi sejumlah fasilitas di sana.

    Anggito menyebutkan, skema kerja samanya akan sesuai dengan instrumen syariah, yaitu bagi hasil. Ia juga berharap nilai manfaat dari investasi itu bisa optimal yang akan berdampak pada biaya operasional jemaah haji Indonesia.

    "Return optimal itu akan dikembalikan pada biaya operasional jemaah haji maupun jemaah haji tunggu. Yang menunggu juga akan mendapatkan distribusi bagian dari nilai manfaat melalui virtual account. Berapanya kita belum tahu," ucap Anggito.

    Selain IDB, Anggito akan bertemu dengan beberapa investor di Arab Saudi, untuk bernegosiasi soal investasi di tanah wakaf milik pemerintah Aceh di Mekah. Lokasi tanah wakaf tersebut sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Di sana, BPKH berinvestasi di bidang perhotelan dan jasa katering.

    Terkait dengan permintaan JK itu, nantinya dalam pertemuan dengan investor Arab Saudi, nantinya Anggito akan mengajak Alwi Shihab, yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI. Anggito berharap, Alwi dapat memfasilitasi pertemuan high level tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.