Jonan: Pemerintah Tak Bisa Langsung Ambil Alih Freeport di 2021

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penandatanganan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Pemerintah pusat memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. TEMPO/Subekti.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penandatanganan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Pemerintah pusat memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan pemerintah tak bisa langsung mengambil alih PT Freeport Indonesia saat kontrak berakhir pada 2021. Dia menjelaskan beberapa alasannya.

    Pertama, kata Jonan, pemerintah harus membayar nilai buku semua investasi Freeport. "Bukan nilai tambah, jadi peralatan dan sebagainya kita harus bayar," katanya di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

    Alasan kedua, menurut Jonan, pihak Freeport tetap akan melakukan upaya arbitrase dan sebagainya. Dia menyebut pemerintah akan membeli PT Freeport Indonesia dengan harga sewajarnya. Proses divestasi dengan mengambil alih 40 persen participating interest Rio Tinto dan 9,36 persen saham Indocopper Investama. "Bukan tidak mudah, tapi tetap harus bayar karena di kontrak karyanya begitu," katanya.

    Menurut Jonan, proses divestasi PT Freeport Indonesia akan selesai pada akhir April 2018. Draf izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akan rampung dan segala negosiasi dari Freeport direncanakan selesai bulan itu.

    "Penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden. Kalau bisa, sebelum akhir April sudah selesai," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?