Menteri Jonan: Jokowi Minta Divestasi Freeport Selesai April 2018

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penandatanganan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Pemerintah pusat memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. TEMPO/Subekti.

    Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penandatanganan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Pemerintah pusat memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan proses divestasi PT Freeport Indonesia akan selesai pada akhir April 2018. Jonan mengatakan draf izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akan rampung dan segala negosiasi dari Freeport direncanakan selesai bulan itu.

    "Penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden. Kalau bisa, sebelum akhir April sudah selesai," kata Jonan di kantornya, Senin, 5 Maret 2018.

    Baca: Freeport Bayarkan Dividen Rp 1,4 Triliun Setelah Absen Tiga Tahun

    Jonan berujar, pemerintah tidak langsung mengambil alih PT Freeport Indonesia saat kontraknya habis pada 2021 karena beberapa alasan.

    Pertama, Jonan mengatakan, pemerintah juga harus membayar nilai buku dari semua investasi Freeport. "Bukan nilai tambah, jadi peralatan dan sebagainya kita harus bayar," katanya.

    Alasan kedua, menurut Jonan, pihak Freeport tetap akan melakukan upaya arbitrase dan sebagainya. Dia menyebut pemerintah akan membeli PT Freeport Indonesia dengan harga sewajarnya.

    Jonan mengatakan pembelian akan dilakukan jika kepemilikan saham pemerintah atas PT Freeport mencapai 51 persen dengan 40 persen participating interest milik Rio Tinto dikonversi menjadi saham serta mengambil alih sisa saham Freeport McMoran di PT Indocopper. "Bukan tidak mudah, tapi tetap harus bayar karena di kontrak karyanya begitu," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tiga Pansel Capim KPK dan Konflik Kepentingan dengan Kepolisian

    Koalisi Kawal Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Jokowi agar menelusuri dugaan konflik kepentingan tiga anggota pansel capim KPK.