Hindari Server Overload, Wajib Pajak Diimbau Segera Lapor SPT

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menjelaskan cara membuat pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi dengan sistem online (E-Filing) kepada warga wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta, Jakarta Pusat, 28 Maret 2017. ANTARA

    Petugas menjelaskan cara membuat pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi dengan sistem online (E-Filing) kepada warga wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta, Jakarta Pusat, 28 Maret 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak untuk melaporkan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajaknya lebih awal.

    Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengimbau wajib pajak supaya menyampaikan SPT pajak sampai dengan 31 Maret 2018. Proses penyampaian tersebut bisa dilakukan melalui SPT elektronik dengan menggunakan fasilitas DJP Online.

    "Penyampaian lebih awal akan lebih baik karena dapat menghindari kemungkinan server overload," kata Robert pada Senin malam, 5 Maret 2018.

    Baca juga: Lewat Surat Elektronik, Ditjen Pajak Imbau Publik Laporkan SPT

    Ditjen Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT pajak tahunan per tanggal 5 Maret 2018 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Menurut Robert Pakpahan, kenaikan realisasi penyampaian SPT hingga kemarin naik lebih dari 51 persen. Angka itu juga mengindikasikan tingkat kepatuhan berangsur membaik.

    Adapun berdasarkan catatan otoritas pajak, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan Laporan Penempatan Harta sekitar 40 ribu, sedangkan wajib pajak yang telah melaporkan SPT saat ini sebanyak 3,2 juta. 70 persen penyampaian SPT itu dilakukan secara e-filing, e-SPT sebesar 2 persen, dan manual sebanyak 28 persen.

    Jumlah wajib pajak yang tercatat dalam database otoritas pajak mencapai 39 juta. Namun yang wajib melaporkan SPT hanya sekitar 18 juta. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan 2016. Perubahan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditengarai sebagai penyebab tergerusnya kepatuhan formal wajib pajak.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.