Lewat Surat Elektronik, Ditjen Pajak Imbau Publik Laporkan SPT

Suasana pelaporan Surat Pemberitahuan/SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi 2014 oleh 7 menteri di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, 30 Maret 2015. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan kepada wajib pajak (WP) yang berisi imbauan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya untuk mengingatkan masyarakat. "Email ini cara kami berkomunikasi dengan wajib pajak," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Rabu, 28 Februari 2018.

Hesu menjelaskan, hal tersebut merupakan imbauan agar publik melaporkan SPT sebelum tenggat waktu terlewati. "Kami mengimbau dan mengingatkan saja, itu satu bentuk pelayanan," katanya usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta.

Baca: Penerimaan Pajak 2017 Hanya 89,68 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin lalu diketahui telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik atau e-filling di Istana Merdeka, Jakarta. Penyampaian SPT secara elektronik dinilai memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT-nya masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Maret 2018 untuk WP Pribadi dan 31 April 2018 untuk WP Badan. "Yang kami 'email blast' ini penyampaian SPT-nya. Kebetulan Maret ini juga batas waktu penyampaian laporan penempatan harga bagi WP yang ikut 'tax amnesty'," ujar Hestu.

Hestu menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surel kepada 972 ribu peserta amnesti pajak untuk mengingatkan kewajiban penyampaian laporan penempatan hartanya. "Untuk pribadi paling lambat akhir Maret, sedangkan badan akhir April. Jadi kami ingatkan saja, bisa saja orang lupa kan," ujarnya.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

SPT Tahunan PPh dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), selain itu Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara pertama, dikirim melalui pos tercatat dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kedua, dapat dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau e-Filing melalui laman DJP online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

ANTARA






Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

5 jam lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

4 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

6 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

10 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

12 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

13 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

13 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.


Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

14 hari lalu

Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

Lowongan kerja telah dibuka sejak 1 September dan akan ditutup pada 24 September 2022.


Kalsel Bakal Terapkan Penghapusan Data Kendaraan yang Nunggak Pajak STNK

19 hari lalu

Kalsel Bakal Terapkan Penghapusan Data Kendaraan yang Nunggak Pajak STNK

Penghapusan ini berlaku untuk kendaraan yang menunnggak pajak selama dua tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) habis atau pajak lima tahunan.