Luhut: Jangan Ragukan Pemerintah yang Bangun Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dalam Press Conference Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. (Andita Rahma)

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dalam Press Conference Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan berpesan masyarakat tidak perlu ragu terhadap pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. Saat pembangunan infrastruktur selesai, akan ada dampak positif, khususnya mengurangi kemiskinan.

    "Orang bilang infrastruktur tidak ada urusan dengan kemiskinan, dari mana? Infrastruktur itu kan membuat cost (harga-harga) kita jadi turun," kata Luhut, di gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.

    Baca: Di Davos, Luhut Ceritakan Proyek Infrastruktur Daerah Terpencil 

    Harga-harga yang turun berkat ketersediaan infrastruktur, Luhut meyakini, akan berdampak mengurangi kemiskinan. Tentu hal itu tidak bisa dirasakan secara instan. Butuh waktu untuk merasakan dampak infrastruktur untuk menekan kemiskinan.

    Luhut mengatakan butuh waktu empat hingga lima tahun untuk merasakan dampak tersebut secara signifikan. "Dampaknya pasti pada kemiskinan juga, tapi tidak bisa dalam dua tahun, tiga tahun terjadi. Mungkin dalam empat sampai lima tahun baru mulai terasa betul signifikan," katanya.

    Ia pun menegaskan masyarakat tidak perlu terus-menerus mengkritik. "Jangan ngoceh kurang ini-itu, tapi ikut perbaiki," ucap Luhut.

    Sebelumnya, di Davos, Swiss, Menteri Luhut mengatakan arah pembangunan infrastruktur di Indonesia difokuskan pada daerah terpencil. Pernyataan tersebut dia sampaikan di sela-sela acara World Economic Forum (WEF), pada Rabu, 24 Januari 2018.

    “Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Luhut, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

    Untuk mencapai hal tersebut, menurut Luhut, pembangunan infrastruktur di kota-kota besar akan dilakukan tanpa menyedot dana APBN. Masalahnya, proyek di kota besar banyak yang tidak menarik secara komersial jika harus sepenuhnya diserahkan ke swasta. "Karena itu, harus dicari cara bagaimana proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujarnya.

    ANDITA RAHMA | MWS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.