TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa arah pembangunan infrastruktur di Indonesia difokuskan pada daerah terpencil. Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela acara World Economi Forum (WEF) di Davos, Swiss, Rabu, 24 Januari 2018.
“Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Untuk mencapai hal tersebut, Luhut menyebutkan pembangunan infrastruktur di kota-kota besar akan dilakukan tanpa menyedot dana APBN. Masalahnya proyek di kota besar banyak yang tidak menarik secara komersil jika harus sepenuhnya diserahkan ke swasta. "Karena itu harus dicari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Luhut.
Luhut menjadi salah satu pembicara dalam workshop bertema "From Pipedream to Pipeline”, salah satu acara dalam gelaran WEF tahun ini. Selain Luhut, sejumlah pemimpin dunia ikut terlibat seperti Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill; Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore; Anggota Parlemen Kanada, Michelle Rempel; hingga Menteri Lingkungan Hidup Uni Emirat Arab (UEA), Thani Al Zeyoudi.
Upaya memperoleh blended finance juga disampaikan Luhut dalam acara Roundtable Discussion di WEF Davos. Blended finance adalah pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang. Menurut dia, model ini bisa membiayai beberapa proyek seperti light rail transit (LRT) yang saat ini dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menyadari sosialisasi kepada masyarakat terkait arah pembangunan ini harus terus dilakukan. Tujuannya, kata Luhut, agar masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka. "Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair,” ucapnya.
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, peran infrastruktur sangat penting untuk rakyat Indonesia demi mengurangi kesenjangan pembangunan. "Masyarakat Indonesia sangat beragam dan wilayahnya luas,” tuturnya.
