TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR berencana mengajak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur hingga pengoperasiannya. "Semua harus bekerjasama dengan BMKG," kata Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono di Gedung BMKG, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari 2018.
Basuki mengakui stok infrastruktur Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara tetangga. Namun hal tersebut bukan karena keterlambatan membangun saja tapi karena bencana alam.
Sejak merencanakan pembangunan, pemerintah harus pintar dalam mengantisipasi bencana. Sedangkan BMKG bertugas memberikan pertimbangan perihal bencana sebelum infrastruktur dibangun melalui data yang mereka punya.
Data yang dibutuhkan Kementerian PUPR seperti perkiraan musim hujan atau kemarau. "Dua fenomena yang selalu berhubungan," ujar Basuki.
Ia mencontohkan, adanya peta gempa Indonesia yang baru, mencetak bangunan yang lebih aman. Meski harus menelan anggaran bangunan lebih besar. "Faktor keamanan lebih baik dan memperkecil resiko gempa," ucap dia.
Data BNPB 2017 mencatat kecenderungan bencana hidrometerologis meningkat. 787 bencana banjir, 716 puting beliung, 716 tanah longsor, dan 614 kebakaran hutan. Akibat dari kejadian tersebut, 47.442 unit bangunan rumah rusak, 365.194 terendam banjir, 2.083 unit bangunan fasilitas umum rusak (1.272 fasilitas pendidikan, 898 peribadatan dan 113 kesehatan).
