JK Usul Impor Beras, Mentan Yakin Stok Padi Pulih Januari

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini stok beras akan kembali normal pada Januari-Februari. Sebab, pada bulan itu, Amran memperkirakan akan terjadi panen beras. "Hitungannya sederhana, umur padi kan tiga bulan dan ditanam Oktober. November, Desember, Januari, habis itu panen," ujarnya saat ditanyai awak media, Selasa, 9 Januari 2018.

    Seperti diketahui, harga beras pada awal tahun ini melebihi harga beras pada periode yang sama tahun lalu. Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras jenis medium pada akhir pekan lalu mencapai Rp 10.500-11.500. Tahun lalu, harga beras pada awal 2017 hanya sekitar Rp 9.500.

    Menurut sejumlah pedagang di Pasar Induk Cipinang, kenaikan harga beras sudah terasa sejak November 2017. Pada periode itu, harga beras medium sudah melebihi Rp 9.500 per kilogram, sementara harga eceran tertinggi Rp 9.450 per kg.

    Adapun penyebab kenaikan harga beras itu adalah pasokan dari daerah penghasil padi yang minim. Daerah-daerah penghasil padi yang terkenal, terutama di Pulau Jawa, adalah Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Amran melanjutkan, jika panen terealisasi pada Januari-Februari mendatang, pasokan beras diprediksi akan bertambah 4,9 juta ton. Pasokan juga berpotensi bertambah lagi seiring dengan perkembangan musim dan curah hujan.

    "Daerahnya (yang panen) ada di 17 provinsi, terutama Jawa. Jawa itu penyumbang 70 persen stok padi (nasional)," ucapnya.

    Baca: Pemerintah Respons Kenaikan Harga Beras dengan Cara Ini

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan mengimpor beras untuk menekan harga. Opsi impor untuk menekan harga beras yang tengah melonjak masih terbuka. "Opsi impor beras tidak dilarang," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika ditanyai awak media, Selasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.