TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan dan membuka kesempatan bagi perusahaan swasta membangun kereta cepat ringan (light rail transit atau LRT), termasuk PT Ratu Prabu Energi Tbk.
Dalam proyek LRT yang dibangun dengan total panjang 400 kilometer di Jakarta dan sekitarnya dengan dana sebesar Rp 405 triliun ini, swasta memang diberi kesempatan membangun infrastruktur tersebut. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tak hanya mengandalkan uang negara.
Baca juga: Menhub: Usulan LRT dari Ratu Prabu Sudah Sejak Setahun Lalu
"Kami memang butuh dana-dana swasta. Dan kami ingin bangkitkan swasta," kata Budi Karya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.
Budi Karya berujar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan PT Ratu Prabu dalam memulai proyek, salah satunya agar pembangunannya dilakukan secara berkala. Selain itu, tahapan pembangunannya harus dimulai dari tempat yang paling ekonomis.
Tak hanya itu, Budi Karya juga meminta adanya kepastian pendanaan dalam proyek ini. Terakhir, diharapkan Ratu Prabu menggandeng perusahaan transportasi dalam membangun proyek LRT ini. "Ratu Prabu, karena bukan merupakan perusahaan transportasi, dia harus berkolaborasi dengan pihak yang memang menangani itu," tuturnya.
Jadi, kalau nanti ada satu proposal proyek LRT dari Ratu Prabu, paling tidak ada tambahan tiga proposal lagi sebagai keterlibatan pihak lain. Budi Karya berharap pengerjaan ini segera dilakukan dengan adanya partner sebagai operator dan pengelolaan keuangan bersama.
