TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB Muslim Muin menyarankan pemerintah secepatnya mengkaji dampak pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah kadung dibangun. “Pulau reklamasi yang sudah dibangun, Pulau C dan D dihentikan dulu. Kita lihat dampaknya,” kata dia pada Tempo di sela Diskusi Publik Reklamasi Teluk Jakarta yang digagas alumni ITB yang mengumpulkan petisi menolak proyek itu di kampus ITB, Bandung, Sabtu, 18 November 2017.
Muslim mengatakan, penghentian pengerjaan dua pulau itu untuk memudahkan menyiapkan penelitian mengenai mitigasi dampak pulau tersebut terhadap Teluk Jakarta. “Stop saja dulu, apakah nanti baru dibongkar sedikit, atau tidak perlu dibongkar, atau bisa dipertahankan. Kalua tidak di stop, mitigasinya makin susah,” kata dia.
Dia menolak opsi meneruskan pembangunan Pulau C dan D yang kadung sudah dibangun. “Jangan dibilang oke, biarkan dulu karena sudah kadung, terus nanti dipikirkan solusinya. Jangan begitu. Hentikan dulu, baru difikirikan solusi yang tdak terhentikan ini untuk opsinya,” kata Muslim.
Muslim khawatir, dua pulau yang sudah kadung dibangun ini bisa menghambat aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. “Posisi sekarang stop dulu karena ini bisa menghambat sungai,” kata dia.
Muslim mengatakan, dirinya sejak awal menentang proyek reklamasi teluk Jakarta tersebut. Logikanya, keberadaan pulau reklamasi itu yang memaksa pemerintah kelak harus membangun Giant Sea Wall. “Akibat reklamasi itu kita bangun Giant Sea Wall. Pulau reklamasi itu akan menghambat sungai. Dia tidak menghambat aliran air dari alut, air sungainya agn terhambat,” kata dia.
Aliran sungai yang terhambat oleh keberadaan pulau reklamasi itu memaksa membangun Giant Sea Wall. Tak hanya itu, pemerintah juga wajib membangun pompa untuk memastikan debit aliran sungai yang bermuara ke teluk Jakarta tidak berkumpul di dalam kolam air yang dikelilingi tembok Giant Sea Wall tersebut. Imbas selanjutnya, keberadaan air yang terjebak di dalam dalam tembok mengelilingi teluk Jakarta itu bakal mengganggu operasioanal PLTU yang ada di teluk Jakarta. Proyek itu juga akan memaksa nelayan pindah. “Reklamasi itu menyumbat air, itu harus di pompa sebesar debit banjir 3 ribu meter per detik (air hujan yang turun dari Bogor),” kata Muslim.
Muslim mempertanyakan kepentingan proyek itu. “Kalau alasannya ‘global warming’ segala macam, itu bohong. Kalau global warming, tidak hanya muka air laut Jakarta yang naik, Tokyo juga, kenapa dia tidak bikin tanggul? Jadi bukan air yang naik, tapi tanah yang turun. Kalau tanah yang turun, cukup kita perkuat tanggul pantai dan tanggul sungai di daerah penurunan tanah tadi,” kata dia.
Muslim mengatakan, biaya konstruksi pembangunan pulau reklamasi itu murah ketimbang keuntungan pengembang yang menjual lahan pulau reklamasi. Hitungan kasarnya, reklamasi itu hanya butuh biaya menguruk pasir reklamasi itu setara 10 Dollar AS per meter kubik. “Harga reklamasi itu sekitar Rp 1-2 juta per meter persegi, dia jual Rp 30 juta, luar biasa,” kata dia.
Penggagas forum almni ITB tolak reklamasi teluk Jakata, Muslim Armas mengatakan, pemerintah lebih baik membongkar pulau reklamasi yang sudah kadung ada. “Jangan menimbulkan preseden buruk, kalua udah dibangun artinya gak bisa lagi dibongkar. Kalau begitu, nanti masyarakat membangun tanpa izin, begitu sudah diprotes nanti bisa saja diteruskan karena seudah terlanjur gak bisa dibongkar,” kata dia di sela diskusi itu pada Tempo, Sabtu, 18 November 2017.
Kendati demikian, Armas setuju, pemerintah meneliti dampak pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun itu tapi jangan menutup opsi membongkarnya. “Kita lihat dampaknya, kalua berdampak sangat signifikan terhadap PLTU,pipa gas, dan undang-undang ya harus dibongkar. Tapi kalau Pulau C dan D misalnya bisa katakanlah, tapi harus diperbaiki lagi, itu harus dilakukan. Peruntukannya juga untuk apa, apakah untuk masyarakat, jadi perkampungan nelayan baru, atua jadi pangkalan militer bisa saja. Tapi jangan sampai ini jadi presden buruk karena ini sudah tejradi harus kita terima saja. Kalau begitu nanti masyarakat beranggapan hal sama, bikin dulu, ngurus izin belakangan,” kata dia.
Armas yang juga inisator Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (PETISI) Tolak Reklamasi mengatakan, penolakan alumni beragam perguruan tinggi terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta itu bukan soal politis. “Ini bukan politik, ini bicara lebih ke teknis reklamasi,” kata dia.
Menurut Armas, petisi yang digalang saat ini sudah melibatkan alumni 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. “Diantaranya ITS, UGB, UI, Brawijaya, Undand, Unpad, perguruan tinggi swasta kurang lebih ada 12 perguruan tinggi. Dan kita sudah gabung petisisinya, sudah di atas 5.800 orang (tanda tangan). Kita minta mereka menggalang petisi. Kita mendorong kampus-kampus juga mengkaji secara ilmiah,” kata dia.
