TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung daerah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikembangkan menjadi kawasan metropolitan, dan bukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Intinya kami posisinya tidak harus semua daerah jadi KEK, lagipula KEK itu kan intinya untuk daerah yang punya potensi berkembang tapi belum berkembang karena belum ada infrastruktur dan dukungan regulasi, kurang insentif," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 6 November 2017.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah mengkaji agar kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus guna membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat.
Dengan adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui tiga kawasan tersebut, diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar seperti di Jakarta, misalnya.
Baca: Bappenas Bidik Rasio Gini Turun Menjadi 0,37 di 2019
"Artinya harus ada adjustment terhadap wilayah metropolitan dan nanti harus ada perhatian khusus mengenai infrastruktur dan konektivitas dan sebagainya. Itu yang diperlukan Bekasi, Karawang, Purwakarta, dibandingkan KEK. Kalau KEK itu daerah yang masih kaya di Sei Mangke, yang masih kosong tapi punya potensi sehingga perlu tarik investor," ujar Bambang.
Bambang menambahkan, Bappenas mengantisipasi pada 2045 mendatang kawasan metropolitan Jakarta akan bersinggungan dengan kawasan metropolitan Bandung. Artinya, akan terbentuk suatu kawasan yang bukan saja metropolitan namun menjadi megapolitan Jakarta Bandung.
"Kemungkinan penduduknya sampai 80 juta. Kalau untuk daerah seperti itu begitu padatnya, maka harus ada pengaturan dari sekarang. Antisipasi infrastrukturnya, lalu penataan ruang dan juga bagaimana memisahkan daerah perumahan, yang mana daerah industri, dan mana yang kita jaga sebagai lahan pertanian," kata Bambang.
ANTARA
