Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantah Isu Ikan Sarden Beracun, Ini Penjelasan KKP

image-gnews
Sebuah wadah yang berisikan ikan sarden hasil tangkapan nelayan yang menggunakan cara tradisional
Sebuah wadah yang berisikan ikan sarden hasil tangkapan nelayan yang menggunakan cara tradisional "memancing dengan api sulfat" di New Taipei City, Taiwan, 19 Juni 2016. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk para nelayan agar tetap menggunakan cara memancing ikan sarden dengan api. REUTERS/Tyrone Siu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat KKP, membantah isu adanya kandungan logam berat beracun menyerupai telur pada komoditas ikan sarden di Indonesia. Menurut Kementerian, informasi yang beredar di masyarakat tersebut adalah hoax.

Dalam siaran pers Kementerian Kelautan yang diterima Tempo, Sabtu, 4 November 2017, disebutkan jenis ikan yang saat ini ramai diberitakan bukan di Indonesia ataupun berasal dari perairan Indonesia.

Simak: Produksi Ikan Jepang Turun, Importir Cari Sumber Lain

Menurut Kementarian Kelautan, ikan yang diisukan mengandung logam berat beracun tersebut merupakan ikan sarden dari kelompok famili Clupeidae. Secara morfologis, ikan tersebut tidak mirip dengan ikan siro (Amblygaster sirm) atau ikan lemuru (Sardinella lemuru) dari Indonesia yang menjadi bahan sardin kalengan atau ikan asin.

Selain itu, Kementerian menegaskan cara pengolahan dan sanitasi saat proses produksi ikan sarden di Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan mengacu pada standar FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Persyaratan mutu dan keamanan produk ikan sarden dalam kemasan salah satunya cemaran logam (Hg, Pb, Cd, Sn, dan Arsen) di bawah batas yang diizinkan. Jika salah satu logam berat melebihi ambang batas, sertifikat mutu, seperti SKP, HACCP, MD, dan sekarang SPPT SNI, tidak akan diterbitkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun hoax yang beredar di masyarakat menyebut ada benda mirip telur atau kristal di dalam perut ikan sarden kaleng yang dianggap bisa menyebabkan tumor atau kanker yang disebabkan oleh kandungan logam berat. Namun, menurut Kementerian, benda tersebut merupakan Glugea sardinellensis (sejenis protozoa).

Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa glugea mampu membuat sel-sel di sekelilingnya menyerupai bola untuk membentuk perisai. Sel berbentuk telur ini dapat bertumbuh hingga ukuran 1-18 milimeter, yang disebut dengan xenoma. Jadi dapat dipastikan bahwa benda mirip telur atau kristal tersebut bukan diakibatkan oleh kandungan logam berat.

Kementerian juga yakin parasit tersebut tidak menginfeksi manusia dan tidak berbahaya dikonsumsi jika ikan terlebih dahulu dibersihkan, dicuci, dan direbus dengan benar.

Lebih lanjut, Kementerian mengimbau masyarakat lebih cermat dan teliti melihat tanggal kedaluwarsa yang tercantum dalam kemasan kaleng ikan sarden. Kementerian mengingatkan jangan sampai mengkonsumsi produk yang sudah lewat masa pakainya.

M. JULNIS FIRMANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

12 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

19 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

3 hari lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

21 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

22 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

41 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

41 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

41 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

42 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.