Akhir Oktober Ini, Program Perhutunan Sosial Diluncurkan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani (kiri) disela-sela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. ANTARA FOTO

    Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani (kiri) disela-sela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan program Perhutanan Sosial akan resmi diluncurkan sebentar lagi. Jika tidak ada halangan, peluncuran akan dilakukan pada bulan Oktober ini.

    "Diusulkan mulai diresmikan akhir Oktober ini," ujar Darmin saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Oktober 2017.

    Simak: Jokowi Teken Perpres Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16

    Sebagaimana diketahui, program perhutanan sosial merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki lahan untuk dikelola. Namun, program ini tidak dilakukan dengan membagi-bagikan lahan, melainkan meminjamkan lahan pemerintah yang tidak terpakai selama ini untuk dikelola.

    Adapun pemberian akses terhadap masyarakat itu akan dilakukan dengan menerapkan sistem cluster dan berkelompok. Jadi, satu cluster, bisa satu jenis komoditas yang ditanam.

    Dan, nantinya, akan ada offtaker juga untuk membeli hasil produksi dari lahan yang dipinjamkan itu. Malah, offtaker itu nantinya tak hanya diminta sekedar membeli, tetapi juga diminta membantu petani Perhutanan Sosial untuk bercocok tanam yang baik, mencari bibit yang bagus, ataupun menyiapkan gudang.

    Darmin melanjutkan bahwa kementeriannya bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN terus mengidentifikasi kira-kira ada berapa lahan yang bisa dibuka aksesnya untuk program Perhutanan Sosial. Dan, sejauh ini, sudah didapatkan 51 lokasi lahan dengan luas total ratusan ribu hektar.

    Nah, lokasi mana yang akan dibuka pertama kali aksesnya, Darmin menyampaikan bahwa hal itu masih dibahas urutannya. Sebab, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk terlibat langsung dalam pembukaan akses itu.

    "Karena banyak, gak bisa seminggu satu. Seminggu mungkin dua atau tiga lokasi. Itu sedang dibahas oleh tim presiden juga," ujar Darmin.

    Ditanyai apakah akan ada kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk petani yang terlibat dalam Perhutanan Sosial, Darmin menjawab ada. Dan, ia yakin KUR akan dengan mudah diberikan oleh perbankan sebab sudah ada offtaker yang siap membeli hasil panen petani.

    "Tahun depan pun akan kami turunkan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen. Kalau nanamnya yang cepat seperti Melon atau Cabai, pasti lebih cepat pelunasan KUR-nya. Itungannya masuk, sangat masuk. Malah lebih tinggi penerimaan mereka nanti dibandingkan petani padi," ujar Darmin Nasution.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.