Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Kecilnya Anggaran Indonesia untuk IMF-WB

Reporter

Editor

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO,CO. Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Moneter Fund - World Bank (IMF-WB) tahun depan. Dana sebesar Rp 810 miliar disiapkan untuk acara tersebut. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan negara lain yang pernah menjadi tuan rumah. "Peru, Lima menjadi host pada 2015 mengeluarkan biaya Rp 2,29 triliun," kata dia dalam rapat bersama Komisi XI DPR, di DPR, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. Dia menuturkan tingginya biaya salah satunya berasal dari konstruksi bangunan khusus seperti convention center untuk pelaksanaan acara tersebut. 

Pada 2009, Turki juga pernah menjadi tuan rumah dan menghabiskan Rp 1,25 triliun. Sama seperti Peru, mereka butuh membangun fasilitas pertemuan.  

Di Tokyo, Jepang pun biayanya tetap tinggi meski menggunakan hotel yang sudah tersedia. Biayanya mencapai Rp 1,1 triliun. Namun angka itu muncul karena tingginya biaya hidup di sana. 

Biaya yang dikeluarkan Singapura saat menjadi tuan rumah IMF-WB pada 2006 juga cukup besar. Sri Mulyani mengatakan jumlahnya sebesar Rp 994,4 miliar. Dana tersebut berasa dari Kementerian Keuangan dan bank sentralnya. 

Pemerintah mendapat kritik dari Komisi XI DPR mengenai anggaran untuk pertemuan IMF-WB.

Dari total dana Rp 810 miliar, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 65,8 miliar untuk kebutuhan rapat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Khaerul Saleh, menyatakan anggaran itu terlalu besar. "Anggaran ratusan miliar hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak jelas efeknya terhadap ekonomi Indonesia, yang hanya akan dimanfaatkan oleh beberapa titik daerah," kata dia. 

Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP, Elviana, juga memiliki pandangan yang sama. Dia mengusulkan agar kegiatan tersebut diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya usulkan diadakan pre-audit," ujarnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak keberatan dengan usulan tersebut. Menurut dia, pre-audit merupakan langkah yang baik. 

Namun dia menilai keberatan DPR terhadap pendanaan acara IMF-WB tak seharusnya dilontarkan sekarang. "Dulu saat Indonesia mau mengajukan diri menjadi host seharusnya ditanya dulu sama Komisi XI," ujarnya. Saat itu seharusnya ada pemikiran yang teguh mengenai manfaat dan implikasi dari keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut. 

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB. Acara itu rencananya digelar pada Oktober 2018 di Bali, Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Ketua Panitia pertemuan IMF-WB. Acara itu akan dihadiri 15 ribu peserta dari 189 negara.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggaran Subsidi APBN 2018 Sebesar Rp 156,2 Triliun

25 Oktober 2017

Perwakilan fraksi DPR melakukan lobi dalam Rapat Paripurna DPR ke-10 yang membahas RUU APBN 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). DPR melalui rapat paripurna menyetujui RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Anggaran Subsidi APBN 2018 Sebesar Rp 156,2 Triliun

Pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp 156,2 triliun dalam APBN 2018.


DPR Restui Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dalam R-APBN 2018

5 Oktober 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
DPR Restui Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dalam R-APBN 2018

Komisi XI DPR menyetujui permohonan anggaran Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018.


RAPBN 2016 Menepis Krisis

21 Agustus 2015

RAPBN 2016 Menepis Krisis

Di tengah pesimisme terhadap perekonomian nasional, RAPBN 2016 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah terlihat banyak belajar dari APBN-P 2015 yang sangat ambisius dan justru menjadi "kartu mati" perekonomian. Setelah memegang tampuk kuasa, Presiden Joko Widodo bergerak cepat melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2015 pada awal tahun dengan langkah terpenting berupa pengurangan subsidi energi hingga 60 persen, yakni dari Rp 342 triliun menjadi hanya Rp 138 triliun. Meski didukung sejumlah rasionalitas ekonomi yang kuat, penurunan subsidi BBM dan listrik ini secara cepat memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama melalui jalur kenaikan tarif transportasi dan logistik.


RAPBN 2016 Menepis Krisis

21 Agustus 2015

RAPBN 2016 Menepis Krisis

Di tengah pesimisme terhadap perekonomian nasional, RAPBN 2016 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah terlihat banyak belajar dari APBN-P 2015 yang sangat ambisius dan justru menjadi "kartu mati" perekonomian. Setelah memegang tampuk kuasa, Presiden Joko Widodo bergerak cepat melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2015 pada awal tahun dengan langkah terpenting berupa pengurangan subsidi energi hingga 60 persen, yakni dari Rp 342 triliun menjadi hanya Rp 138 triliun. Meski didukung sejumlah rasionalitas ekonomi yang kuat, penurunan subsidi BBM dan listrik ini secara cepat memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama melalui jalur kenaikan tarif transportasi dan logistik.